JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR, Kamis (04/09/2025). Agenda utama rapat kali ini bukan membahas isu demonstrasi yang sempat menimbulkan kericuhan di beberapa daerah, melainkan fokus pada pembahasan pagu anggaran Polri untuk tahun 2026.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa forum tersebut murni bersifat teknis terkait anggaran. “Hari ini rapat anggaran,” ujarnya saat dikonfirmasi. Ia menambahkan, raker tidak diarahkan untuk membahas penangkapan demonstran maupun peristiwa kerusuhan yang belakangan mencuri perhatian publik. “Bukan pengawasan dan juga bukan legislasi,” kata Nasir.
Selain Kapolri, rapat juga mengundang pimpinan lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka dijadwalkan memaparkan kebutuhan anggaran tahun depan, termasuk rencana strategis yang akan dijalankan untuk memperkuat fungsi lembaga masing-masing.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat memang sempat menyaksikan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum rusak akibat lemparan batu dan tindakan anarkistis lainnya. Meski begitu, aparat berhasil mengendalikan situasi sehingga aktivitas masyarakat kembali normal, baik di jalan arteri maupun di ruas tol sekitar Jakarta.
Rapat anggaran ini dipandang penting karena akan menentukan besaran dukungan dana negara terhadap institusi keamanan dan hukum. Pagu yang disepakati diharapkan mampu menjawab tantangan operasional Polri, termasuk kesiapan menghadapi potensi gangguan ketertiban umum, peningkatan layanan publik, hingga penguatan teknologi kepolisian.
Selain itu, kebutuhan anggaran bagi KPK dan Kejaksaan Agung juga menjadi sorotan. Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan lebih efektif, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat.
Bagi DPR, rapat kali ini bukan sekadar hitung-hitungan anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki peta kerja jelas. Dengan demikian, dana publik yang dialokasikan benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat, bukan sekadar membengkakkan belanja negara.
Di sisi lain, meski isu demonstrasi tidak masuk agenda rapat, dinamika sosial-politik belakangan ini tetap menjadi latar yang mempertegas urgensi penguatan institusi hukum dan keamanan. Ketersediaan anggaran yang cukup menjadi salah satu faktor penentu stabilitas nasional ke depan.
Dengan hasil rapat yang solid, DPR berharap Polri, KPK, maupun Kejagung dapat menjalankan tugasnya dengan optimal pada 2026, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. []
Diyan Febriana Citra.