PARLEMENTARIA – Tantangan keuangan daerah kembali menghantui Kalimantan Timur (Kaltim). Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menunjukkan adanya tren penurunan pada beberapa pos penting yang selama ini menjadi penopang utama fiskal daerah. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (02/09/2025).
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan turun dari Rp10,04 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp9,74 triliun pada 2026. Transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan tajam, dari Rp9,86 triliun menjadi Rp8,43 triliun. Salah satu penyebab utama adalah melemahnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas bumi (migas).
Namun, di balik kabar kurang menggembirakan itu, terdapat sinyal positif dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika pada 2025 tercatat Rp202,05 miliar, maka pada 2026 diperkirakan melonjak drastis hingga Rp599,16 miliar. Lonjakan ini ditopang oleh kenaikan bagi hasil dari sektor mineral dan batubara (minerba), yang disebut-sebut berpotensi menjadi penyelamat fiskal daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya atas situasi tersebut. “Kami menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan memprioritaskan program-program pembangunan yang paling mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya kebijakan fiskal yang adaptif menghadapi fluktuasi pendapatan migas.
Tak hanya itu, Hasanuddin menilai momentum ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat hilirisasi industri di Kaltim. “Dorongan hilirisasi harus diperkuat, baik pada industri turunan minerba maupun pemanfaatan potensi laut dan perairan. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi bisa lebih besar dan lapangan kerja baru bisa tercipta,” jelasnya.
Raker Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD ini menjadi bagian awal pembahasan rancangan APBD 2026. Meski menghadapi tantangan serius, legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar kebijakan anggaran tetap stabil, seimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna