PARLEMENTARIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mulai mengintensifkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung pada Selasa (02/09/2025) memaparkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk tahun mendatang sebesar Rp20,3 triliun.
Namun, proyeksi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fiskal yang akan dihadapi daerah. Hal ini dikarenakan adanya informasi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berpotensi dipangkas hingga 50 persen. Jika hal itu benar terjadi, APBD Kaltim bisa menyusut cukup signifikan, dari Rp20,3 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam penyusunan APBD 2026. Menurutnya, rapat perdana lebih banyak membahas pendapatan daerah dan proyeksi keuangan yang akan dihadapi provinsi tahun depan.
“Hari ini kami menggelar rapat Badan Anggaran terkait KUA-PPAS 2026 yang berlangsung sekitar tujuh jam. Rapat pertama membahas soal pendapatan, dan tentu kami berharap bisa menemukan titik temu meski ada perbedaan pandangan dengan teman-teman yang lain,” ujar Ekti kepada awak media usai rapat di ruang E DPRD Kaltim.
Ekti menegaskan, proyeksi APBD 2026 saat ini masih sebesar Rp20,3 triliun. Namun, potensi pemotongan DBH oleh pemerintah pusat menjadi perhatian serius.
“APBD 2026 disampaikan sebesar Rp20,3 triliun, tetapi ada informasi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong 50 persen sehingga bisa saja turun menjadi sekitar Rp15 triliun. Kalau pemotongan itu benar terjadi, tentu akan cukup berat bagi kami,” jelasnya.
DBH menjadi salah satu komponen utama pendapatan daerah karena bersumber dari pajak dan penerimaan negara lain yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi Kaltim, DBH memiliki peran strategis mengingat provinsi ini merupakan salah satu penghasil sumber daya alam utama Indonesia, termasuk batu bara dan minyak bumi.
Potensi pemangkasan DBH diperkirakan akan memengaruhi pembiayaan berbagai program prioritas daerah. Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat berisiko mengalami hambatan akibat berkurangnya kapasitas fiskal. Hal ini membuat DPRD dan pemerintah daerah harus merancang strategi agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Meski menghadapi potensi risiko tersebut, Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mencari solusi bersama Pemerintah Provinsi. Koordinasi lintas pihak, baik dengan eksekutif maupun pemerintah pusat, menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Selain itu, DPRD Kaltim membuka peluang membahas alternatif sumber pendapatan daerah. Peningkatan potensi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah disebut sebagai langkah strategis yang bisa mengurangi risiko defisit akibat pemotongan DBH. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Rapat kerja Banggar dan TAPD dijadwalkan berlanjut dalam beberapa sesi berikutnya. Agenda pembahasan berikutnya meliputi peninjauan lebih rinci terhadap rencana belanja daerah, penetapan prioritas pembangunan, serta strategi menghadapi dinamika fiskal nasional yang masih belum pasti.
Dengan situasi yang belum menentu, DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian alokasi DBH lebih awal, sehingga penyusunan APBD 2026 dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kejelasan pendapatan dan belanja daerah menjadi faktor krusial agar program pembangunan dan layanan publik di Kaltim tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi warga Kalimantan Timur, hasil pembahasan APBD 2026 akan menentukan arah pembangunan daerah, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kepastian anggaran menjadi kunci bagi keberlanjutan program prioritas yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna