PARLEMENTARIA – Siklus banjir dan kemarau yang saban tahun melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mendapat perhatian serius dari legislatif provinsi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten harus menjadi garda terdepan dalam menyikapi kondisi yang berulang di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam keterangannya di ruang E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025), Ekti menyampaikan bahwa kondisi Mahulu kini berangsur pulih setelah sebelumnya mengalami kekeringan cukup panjang.
“Sekarang kondisinya sudah berjalan normal karena air sudah naik lagi. Di Mahulu memang begitu, kalau musim hujan banjir, kalau musim panas kemarau. Itu siklus yang terjadi setiap tahun,” jelasnya.
Politisi asal Kaltim itu menekankan, tanggung jawab terbesar berada di pemerintah kabupaten. Hal ini karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memahami langsung kebutuhan di lapangan.
“Sebenarnya yang paling harus menyikapi kondisi ini adalah pemerintah kabupaten. Namanya juga rumah tangga daerah, tentu menjadi tanggung jawab kepala daerah di sana. Provinsi tentu tetap membantu sesuai kapasitas, terutama sebelum hal-hal yang wajib ditangani kabupaten dan kota,” tegasnya.
Menurut Ekti, kesiapan pemerintah kabupaten menghadapi siklus tahunan ini sangat menentukan. Ia mengingatkan agar strategi jangka pendek dan panjang segera disusun, baik dalam hal menjaga stabilitas distribusi bahan pokok, membangun infrastruktur dasar, maupun menjamin layanan publik tetap berjalan.
Meski tanggung jawab utama berada di daerah, Ekti juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah peduli pada kondisi Mahulu. “Saya melihat perhatian dari Pak Rudi dan Pak Seno untuk Mahulu ini luar biasa. Itu patut diapresiasi,” ungkapnya.
Perhatian dari tokoh daerah maupun pemerintah provinsi, menurut Ekti, menjadi bukti adanya komitmen bersama membantu masyarakat perbatasan. Namun, ia menekankan kembali bahwa inisiatif awal harus datang dari pemerintah kabupaten agar langkah penanganan lebih efektif.
Siklus banjir dan kemarau sendiri sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Mahulu. Warga setempat terbiasa dengan perubahan ekstrem tersebut, tetapi tantangan utama tetap terletak pada ketersediaan logistik dan pelayanan dasar. Saat musim kemarau, jalur transportasi sungai kerap tak bisa digunakan, sementara biaya distribusi lewat darat sangat mahal. Sebaliknya, ketika musim hujan, banjir kerap merendam perkampungan dan melumpuhkan aktivitas sehari-hari.
Dengan kondisi geografis yang terdiri dari lima kecamatan dan puluhan kampung, peran pemerintah kabupaten semakin vital. DPRD Kaltim mendorong agar Pemkab Mahulu segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pembangunan infrastruktur distribusi, penguatan ketahanan pangan lokal, hingga mitigasi bencana berbasis masyarakat.
“DPRD Kaltim akan terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat dalam menghadapi persoalan ini. Namun, inisiatif utama tetap harus datang dari pemerintah kabupaten sebagai pemegang tanggung jawab pertama,” tutup Ekti. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna