PARLEMENTARIA – Prospek keuangan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun anggaran 2026 diperkirakan lebih menantang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung E, Kompleks Karang Paci, Samarinda, Selasa (02/09/2025).
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada angka penurunan pendapatan, tetapi segera menyiapkan strategi inovatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Melihat proyeksi pendapatan daerah 2026 yang menurun, maka kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membuat strategi keuangan yang lebih efisien, serta fokus kepada pembangunan prioritas dan pengembangan sektor hilirisasi,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat memperlihatkan adanya penurunan signifikan pada proyeksi pendapatan daerah. Jika pada APBD 2025 pendapatan mencapai sekitar Rp 20 triliun, maka pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp 18 triliun. Penurunan sekitar Rp 2 triliun ini dipicu oleh dua faktor utama: berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan kebijakan opsen pajak daerah.
Dari sisi pajak, opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperkirakan menekan penerimaan daerah hingga 18 persen. Sementara itu, penerimaan dari DBH migas dan pertambangan mineral (minerba) diproyeksikan turun 21 persen. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Kaltim semakin sempit.
Menghadapi realitas itu, Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam pola lama yang mengandalkan migas dan minerba. Potensi sektor non-ekstraktif seperti jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dinilai bisa menjadi penopang baru pendapatan.
“Kalau kita hanya bergantung pada DBH migas dan minerba, maka setiap kali harga atau regulasi berubah, daerah akan terpukul. Karena itu, penggalian potensi baru sangat penting agar APBD lebih stabil,” tegasnya.
Ia juga mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Setiap program pembangunan yang diajukan harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Rapat kerja Banggar dan TAPD tersebut menjadi pintu awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Hasanuddin mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal justru menjadi momentum untuk memperkuat fokus pada proyek-proyek strategis.
Program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, dinilai harus tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran. Di sisi lain, program yang tidak mendesak perlu ditunda atau disesuaikan agar tidak membebani APBD.
Dalam diskusi, sejumlah anggota Banggar juga menekankan perlunya komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif. Sinergi itu penting agar strategi keuangan yang disusun benar-benar realistis dan mendapat dukungan politik yang kuat.
Hasil rapat Banggar-TAPD nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026. Dengan kondisi fiskal yang menurun, seluruh pihak dituntut lebih selektif dalam mengambil keputusan anggaran.Tantangan ke Depan
Kondisi fiskal Kaltim menggambarkan tantangan daerah yang masih bergantung pada sumber daya alam. Penurunan DBH migas dan minerba menjadi peringatan keras bahwa diversifikasi ekonomi tidak bisa ditunda lagi.
Banggar DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan APBD agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata. Pemerintah daerah diharapkan mampu merancang strategi kreatif, mulai dari peningkatan pajak daerah non-ekstraktif, penguatan hilirisasi industri, hingga optimalisasi aset daerah.
Dengan proyeksi penurunan pendapatan, arah kebijakan keuangan Kaltim 2026 dituntut lebih berhati-hati, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Rapat kerja awal ini menjadi langkah penting menuju penyusunan APBD yang lebih realistis, sekaligus membangun fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna