JAKARTA – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi sorotan publik. Pada Rabu (17/09/2025), massa yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia akan mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan aksi ini akan melibatkan ribuan pengemudi dari berbagai daerah. “Jadi (aksi unjuk rasa 17 September 2025) di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Senin (08/09/2025). Ia memperkirakan jumlah massa mencapai 2.000 hingga 5.000 orang.
Dalam aksinya, para pengemudi membawa tujuh tuntutan utama. Mereka menekankan perlunya regulasi transportasi online agar keberadaan ojol lebih terlindungi secara hukum. Beberapa poin yang diusung antara lain: pembahasan segera RUU Transportasi Online, pembatasan potongan aplikator maksimal 10 persen, serta penetapan regulasi tarif untuk layanan pengantaran barang dan makanan.
Selain itu, mereka mendesak adanya audit investigatif terkait potongan 5 persen yang selama ini dipotong oleh aplikator, penghapusan program yang dianggap merugikan seperti Aceng, slot, multi order, dan member. Tuntutan lain yang tidak kalah keras ialah meminta pergantian Menteri Perhubungan yang dianggap pro aplikator, serta mendesak Kapolri mengusut tuntas insiden jatuhnya dua korban jiwa ojol pada kericuhan aksi 28 Agustus 2025.
Rencana aksi ini berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, khususnya di kawasan Senayan. Ribuan pengemudi diprediksi akan membuat lalu lintas tersendat, sekaligus mengurangi jumlah armada ojol yang beroperasi di jalan. Meski begitu, GARDA menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan fokus pada penyampaian aspirasi, bukan pada penghambatan layanan publik.
Di sisi lain, aksi ini menandai semakin mendesaknya kebutuhan negara untuk merumuskan regulasi transportasi online. Tanpa kepastian hukum, pengemudi kerap menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan sepihak perusahaan aplikator, mulai dari besaran potongan hingga program yang membebani.
Bagi para pengemudi ojol, aksi ini bukan sekadar protes rutin, melainkan sebuah momentum. Mereka ingin menunjukkan bahwa ribuan pekerja transportasi digital memerlukan perlindungan nyata dari negara. “Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujar Igun, menegaskan besarnya gelombang aspirasi yang akan dibawa ke Senayan.
Dengan skala yang cukup besar, unjuk rasa “179 Ojol” diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti kebutuhan regulasi. Tidak hanya demi kesejahteraan pengemudi, tetapi juga untuk kepastian layanan yang adil bagi jutaan pengguna transportasi online di Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.