PARLEMENTARIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis atau Gratispol tidak bisa semata-mata diukur dari pembebasan biaya sekolah. Fokus pemerintah juga harus tertuju pada perbaikan sarana prasarana dan peningkatan kualitas tenaga pendidik agar mutu pendidikan di Kaltim benar-benar meningkat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025). Ia menyoroti kondisi beberapa sekolah di wilayah Kaltim yang masih jauh dari layak, bahkan ada yang menggunakan bangunan kayu sebagai ruang belajar. “Masih ada beberapa sekolah yang kondisinya belum layak, bahkan masih menggunakan bangunan kayu. Itu yang sebenarnya kami maksudkan,” ujarnya.
Darlis menekankan, pelaksanaan program Gratispol harus sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Biaya sekolah gratis memang meringankan beban masyarakat, tetapi tanpa fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang profesional, efektivitas program akan terbatas.
“Dengan adanya APBD dan program Gratispol ini, jangan sampai fokus hanya pada biaya gratis saja, sementara sarana pendidikan yang belum layak dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan yang baik hanya bisa dicapai jika tiga aspek berjalan bersamaan: ketersediaan anggaran, kondisi infrastruktur, dan kompetensi tenaga pengajar. Tanpa keseimbangan ketiganya, program pendidikan gratis tidak akan berdampak optimal pada mutu pembelajaran.
“Kualitas pendidikan itu bukan hanya soal biaya yang gratis, tapi juga menyangkut kualitas infrastrukturnya, termasuk kualitas tenaga pengajar dan tenaga pendidikan,” tegas Darlis.
DPRD Kaltim juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilihat secara menyeluruh. Program gratis sekolah memang penting untuk meringankan keluarga, tetapi tanpa fasilitas yang memadai dan guru berkualitas, tujuan mencetak generasi unggul sulit tercapai.
“Pesan kami sejak awal, jangan sampai Gratispol justru mengabaikan fakta bahwa masih banyak sarana pendidikan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas guru,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Darlis mendorong pemerintah provinsi menyusun kebijakan pendidikan yang seimbang. Alokasi APBD harus diarahkan tidak hanya untuk pembiayaan sekolah gratis, tetapi juga untuk rehabilitasi gedung, penyediaan sarana belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar.
Pendekatan ini bertujuan agar anak-anak Kaltim tidak sekadar menikmati pendidikan gratis, tetapi juga memperoleh kualitas pembelajaran yang tinggi, berada dalam lingkungan sekolah yang layak, dan didukung guru profesional. DPRD menilai investasi pada infrastruktur dan pengembangan kompetensi guru sama pentingnya dengan pembebasan biaya sekolah.
Selain itu, DPRD mengingatkan perlunya evaluasi berkala terhadap program pendidikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan Gratispol perlu dilakukan agar program tersebut tidak hanya menjadi simbol administrasi, melainkan benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan di seluruh Kaltim.
“Tujuan akhir dari semua program pendidikan adalah menghasilkan generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing. Tanpa fasilitas dan guru yang memadai, program apapun akan sulit mencapai sasaran,” kata Darlis.
DPRD Kaltim berharap, pemerintah daerah dapat menyusun strategi pendidikan yang adil dan merata, sehingga setiap anak di wilayah ini memperoleh hak belajar yang optimal. Program pendidikan gratis seharusnya bukan sekadar beban administrasi, tetapi menjadi alat yang nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai, DPRD yakin pendidikan di Kaltim akan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna