PARLEMENTARIA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2026 diproyeksikan tetap berada di angka Rp21,3 triliun. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Sidang Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berlangsung di Samarinda, Senin (08/09/2025).
Kepastian angka ini menjadi sinyal optimisme di tengah kekhawatiran adanya wacana pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai langkah mempertahankan postur anggaran sesuai asumsi lama sangat penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas.
“Ini masih menggunakan asumsi yang lama, karena ada isu pemangkasan namun belum turun aturannya, jadi ditetapkan Rp21,3 triliun artinya optimis untuk pembangunan Kaltim terkait visi misi utama dari program Gubernur dengan angka itu tentunya bisa jalan,” ucap Subandi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, jika aturan baru Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) benar berlaku mulai 2026, akan ada penyesuaian besar. Potensi pemangkasan hingga 50 persen disebutnya bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan program daerah.
“Kekhawatiran kami ketika pemangkasan transfer pusat daerah itu diterapkan mulai 2026 ini mengkhawatirkan, karena info pemangkasan itu sampai 50 persen,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan agar APBD Kaltim 2026 tetap fokus pada program strategis yang sudah menjadi perhatian bersama. Subandi menyebutkan, bantuan keuangan ke kabupaten/kota, pembangunan inklusif, serta program pendidikan dan kesehatan gratis (gratispol) harus tetap diprioritaskan.
“Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan dengan Rp21,3 triliun itu masih sangat mungkin program Gubernur prioritas itu bisa realisasi dan pokok-pokok pikiran dewan juga masih dapat direalisasikan,” tambahnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, total belanja daerah dipatok Rp21,35 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp20,40 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, dana transfer Rp9,33 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp362 miliar.
Dengan komposisi tersebut, Pemprov dan DPRD Kaltim berharap arah pembangunan daerah tetap terjaga. Stabilitas anggaran diharapkan mampu mengimbangi tantangan fiskal sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan dan program prioritas. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna