KATHMADU – Militer Nepal akan melanjutkan perundingan dengan demonstran Gen Z pada Kamis (11/9/2025) untuk memilih pemimpin sementara menggantikan Perdana Menteri KP Sharma Oli, yang mengundurkan diri menyusul kerusuhan massal. Perundingan awal telah berlangsung pada Rabu malam dan dijadwalkan berlanjut hari ini, kata juru bicara militer Raja Ram Basnet.
“Kita berusaha untuk memulihkan situasi secara perlahan,” ujar Basnet, menekankan bahwa langkah militer bertujuan untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan memastikan keamanan warga.
Sejak pengunduran diri Oli, militer meningkatkan patroli di jalan-jalan Kota Kathmandu serta kota-kota sekitarnya, termasuk Lalitpur dan Bhaktapur. Pembatasan mobilitas tetap berlaku sepanjang Kamis, dengan pemberlakuan jam malam untuk menekan kemungkinan aksi kekerasan susulan. Aparat keamanan juga disiagakan di titik-titik strategis, termasuk gedung pemerintah, kantor partai politik, dan fasilitas publik lainnya yang sebelumnya diserang oleh demonstran.
Demonstrasi yang dipimpin generasi muda Gen Z awalnya memprotes pemblokiran platform media sosial, yang dinilai membatasi kebebasan informasi. Namun, tuntutan demonstran kemudian meluas mencakup isu kondisi ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi, dan tuntutan reformasi politik. Aksi ini dimulai pada Senin (8/9/2025) dan menimbulkan kekacauan serius, termasuk pembakaran gedung parlemen, kantor presiden, kediaman perdana menteri, dan sejumlah rumah pejabat senior.
Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan korban tewas akibat kerusuhan meningkat menjadi 30 orang hingga Kamis, sementara 1.033 warga mengalami luka-luka. Data ini menunjukkan tingginya dampak sosial dari aksi massa, sekaligus menekankan urgensi keterlibatan militer dalam pemulihan ketertiban.
Dalam proses politik, kelompok-kelompok pemuda mengajukan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai calon perdana menteri sementara. Nama Karki dianggap mewakili sosok netral dan berpengalaman dalam sistem hukum, yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah sementara dan tuntutan demonstran. Militer menegaskan bahwa proses pemilihan pemimpin sementara akan dilakukan melalui dialog terbuka dengan semua pihak terkait untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.
Selain itu, militer juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi, tetap berjalan meski dalam kondisi pembatasan mobilitas. Patroli jalanan difokuskan pada pengawasan kerumunan, perlindungan aset publik, dan mitigasi potensi kebakaran akibat aksi demonstrasi.
Para pengamat politik menilai langkah militer ini penting untuk menstabilkan Nepal dalam jangka pendek. Namun, mereka juga menekankan perlunya reformasi politik yang lebih struktural agar frustrasi warga, terutama generasi muda, tidak berulang pada masa mendatang. Penunjukan pemimpin sementara yang kredibel, ditambah pembenahan transparansi pemerintahan, dianggap kunci bagi pemulihan kepercayaan publik. []
Putri Aulia Maharani