DPRD Kaltim Minta Pemekaran Sangkulirang Dikawal Ketat

DPRD Kaltim Minta Pemekaran Sangkulirang Dikawal Ketat

PARLEMENTARIA — Proses pemekaran Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur memasuki tahap penentuan setelah memenuhi berbagai prasyarat administratif. Usulan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati Kutai Timur kini tinggal menunggu keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebelum diajukan ke tingkat provinsi dan pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, mengonfirmasi bahwa proses administrasi untuk pemekaran telah berjalan sesuai prosedur. “Kalau untuk Sangkulirang, tahapannya sekarang sudah mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Timur. Tinggal dibawa ke paripurna DPRD untuk disepakati. Secara administrasi sudah berjalan, hanya saja masih ada sebagian pihak yang menyatakan penolakan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin (08/09/2025).

Agusriansyah menjelaskan alur birokrasi yang harus ditempuh setelah persetujuan paripurna. “Administrasi paripurnanya nanti disepakati di DPRD Kutai Timur, kemudian dilanjutkan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRD Kaltim. Setelah itu barulah diteruskan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam wawancara yang sama, ia juga membandingkan progres pemekaran Kutai Utara yang dinilai lebih mulus. “Kalau Kutai Utara saya rasa sudah clear, kecuali kalau pemerintah pusat membuat aturan baru atau memperbarui persyaratan. Tapi menurut saya, sebaiknya tidak ada update persyaratan, karena perjuangan ini memiliki nilai historis yang panjang. Kalau dibuat seolah-olah baru, justru akan mengaburkan perjuangan masyarakat yang sudah lama berjalan,” tegasnya.

Pemekaran daerah, menurut Agusriansyah, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan layanan publik dan pemerataan pembangunan. Namun, ia menekankan pentingnya mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari masalah di masa depan.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kedua proses pemekaran ini, memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.[]

Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna

Advertorial DPRD Kaltim