JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur. Salah satu yang dipanggil pada Senin (15/09/2025) adalah Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Bidang Kesekretariatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Yoseph Aryo, lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lain, yakni Linawati, staf di Koordinator Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Api Kemenhub, serta Zulfikar Tantowi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro LPPBMN.
Kasus ini sendiri bukan perkara baru. KPK telah menetapkan 10 tersangka sejak 13 April 2023. Mereka terdiri dari pejabat DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Nama-nama pejabat yang menjadi tersangka penerima suap antara lain: Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Achmad Affandi, serta PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah.
Sementara itu, dari pihak pemberi suap, KPK menetapkan tiga direktur perusahaan swasta, yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, dan mantan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebelumnya menjelaskan, para pelaku diduga kuat merekayasa proses administrasi, termasuk pengaturan pemenang tender proyek. “Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” ungkapnya terkait dugaan besaran suap yang diterima pejabat DJKA.
Pemeriksaan Yoseph Aryo kali ini dinilai menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri sejauh mana aliran dana maupun keterkaitan pihak-pihak lain dalam jaringan kasus tersebut. Meski statusnya masih sebagai saksi, kehadiran seorang kader partai besar dalam pusaran penyelidikan menambah sorotan publik terhadap penanganan perkara ini.
Kasus korupsi proyek jalur kereta api ini dianggap penting karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Proyek transportasi seharusnya mendukung konektivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Namun, dengan adanya dugaan praktik suap dan manipulasi, manfaat proyek berpotensi tidak optimal.
Langkah KPK memanggil berbagai pihak, termasuk pejabat kementerian dan tokoh politik, dinilai sebagai sinyal bahwa lembaga ini berkomitmen menelusuri semua pihak yang terkait tanpa pandang bulu. Masyarakat kini menanti sejauh mana penyidikan akan membuka peran pihak-pihak di balik skandal ini serta kemungkinan adanya tersangka baru. []
Diyan Febriana Citra.