JAKARTA – Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditepis langsung oleh Istana dan DPR RI. Kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirim Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri dinyatakan tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Presiden belum mengajukan surat apapun terkait pergantian Kapolri. “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” ucap Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan belum ada dokumen dari Presiden yang masuk ke parlemen terkait isu tersebut. “Belum ada,” katanya singkat.
Spekulasi soal posisi Kapolri mencuat usai tragedi tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Desakan agar Kapolri mengundurkan diri pun menyeruak di tengah publik.
Menanggapi hal itu, Jenderal Listyo Sigit menegaskan dirinya siap patuh terhadap keputusan Presiden. “Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” ungkapnya.
Di sisi lain, tuntutan reformasi kepolisian terus menguat. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berisi tokoh lintas agama dan masyarakat sipil bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai Polri perlu segera direformasi, baik dari segi struktur, budaya organisasi, maupun perilaku anggotanya agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Tokoh yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Franz Magnis-Suseno, KH Ahmad Mustofa Bisri, Quraish Shihab, Karlina Supelli, hingga Slamet Rahardjo. Usulan tersebut disambut baik oleh Presiden. Menurut Pendeta Gomar Gultom, Presiden berencana membentuk tim khusus reformasi kepolisian sebagai respon atas keresahan publik.
Kompolnas juga menilai reformasi Polri mendesak dilakukan, terutama dalam mempertebal pendidikan HAM bagi anggota serta memperbarui standar operasional penanganan unjuk rasa. Anggota DPR dari Komisi III pun mendesak Presiden agar langsung memimpin proses reformasi tersebut.
Di tengah isu yang beredar, pengamat politik Haidar Alwi menilai kabar pergantian Kapolri hanyalah rumor murahan yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam isu menyesatkan dan menyerukan penghentian spekulasi.
Dengan demikian, kepastian resmi dari Istana dan DPR menegaskan bahwa Jenderal Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri, sementara agenda reformasi kepolisian menjadi prioritas pemerintah ke depan.[]
Putri Aulia Maharani