PORT MORESBY – Momentum peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini (PNG) dari Australia akan ditandai dengan penandatanganan pakta pertahanan baru antara kedua negara pada Rabu (17/09/2025). Kesepakatan ini dipandang strategis, bukan hanya karena aspek sejarahnya, melainkan juga karena relevansinya dalam peta geopolitik Pasifik yang semakin kompetitif akibat meningkatnya pengaruh Tiongkok.
Pakta tersebut akan diteken langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Berdasarkan salinan perjanjian, kedua negara sepakat untuk saling melindungi apabila salah satu pihak mendapat serangan bersenjata.
“Setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di kawasan Pasifik akan berbahaya bagi perdamaian dan keamanan masing-masing serta keamanan Pasifik,” demikian tertulis dalam dokumen itu.
Selain komitmen untuk bertindak menghadapi ancaman bersama, perjanjian juga membuka peluang bagi warga negara Australia maupun PNG untuk bertugas di militer masing-masing. Kesepakatan ini melengkapi perjanjian keamanan komprehensif yang ditandatangani kedua negara pada 2023.
Albanese sempat menjelaskan bahwa penandatanganan sebenarnya dijadwalkan pada Senin (15/09/2025), namun tertunda karena perayaan hari kemerdekaan Papua Nugini.
“Mereka tidak memiliki kuorum, karena semua orang pulang ke daerah asal masing-masing untuk merayakan ini sebagai perayaan di seluruh negeri,” kata Albanese di Port Moresby. “Kami akan dapat melanjutkan perjanjian ini besok,” tambahnya.
Langkah Canberra mempererat hubungan dengan PNG tidak terlepas dari dinamika geopolitik kawasan. Selama lebih dari satu dekade, Tiongkok telah menyalurkan miliaran dolar bantuan untuk membiayai rumah sakit, stadion, jalan raya, dan proyek infrastruktur di Pasifik. Imbasnya, sejumlah negara seperti Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru beralih memutuskan hubungan dengan Taiwan demi menjalin kedekatan dengan Beijing.
Papua Nugini sendiri, sebagai negara terbesar dan terpadat di Melanesia, memiliki posisi penting bagi keamanan regional. Dengan menandatangani pakta pertahanan ini, PNG dan Australia berupaya menegaskan bahwa kawasan Pasifik harus tetap stabil, sejahtera, dan berdaulat.
Meski demikian, strategi Canberra untuk memperkuat pengaruhnya di Pasifik tidak selalu berjalan mulus. Pekan lalu, Albanese mengunjungi Vanuatu untuk membicarakan kesepakatan baru, namun pembahasan itu kandas karena kekhawatiran Perdana Menteri Jotham Napat. Ia menilai perjanjian pertahanan bisa membatasi akses negaranya terhadap dana infrastruktur dari mitra lain.
Dengan kondisi itu, langkah Australia dan PNG dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kedua negara ingin menjadi aktor utama dalam menjaga keamanan kawasan, sekaligus memperlihatkan alternatif selain ketergantungan pada Tiongkok. []
Diyan Febriana Citra.