JAKARTA – Pemerintah kembali menaruh perhatian besar pada sektor pertahanan melalui pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2026. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa alokasi yang diajukan mencapai Rp187,1 triliun. Usulan ini telah memperoleh persetujuan Komisi I DPR RI dalam rapat kerja tertutup, Selasa (16/09/2025), untuk kemudian dibawa ke Badan Anggaran DPR RI.
“Teman-teman sekalian, saya didampingi Panglima TNI dan juga para kepala staf angkatan, baru saja menyampaikan proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp187.100.000.000.000,” ujar Sjafrie usai rapat di Senayan.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan kekuatan TNI, tetapi juga untuk membayar gaji pegawai dan meningkatkan kewaspadaan nasional menghadapi dinamika global.
“Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Lebih jauh, Sjafrie menyinggung konsep Trisula Perisai Nusantara, strategi pertahanan yang menekankan kolaborasi tiga matra TNI. Menurutnya, kesiapan tiap angkatan harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan dari potensi ancaman yang terus berubah.
“Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara persatuan RI,” ucapnya.
Menhan menegaskan bahwa kedaulatan negara memiliki nilai yang jauh melampaui angka rupiah dalam anggaran. Oleh karena itu, ia berharap DPR terus memberi perhatian serius pada kebutuhan pertahanan.
“Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima. Oleh karena itu, tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I supaya terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” kata Sjafrie.
Selain soal anggaran, ia juga menekankan pentingnya menjaga aset negara dari potensi penyalahgunaan untuk kepentingan komersial. “Aset negara tidak boleh diambil begitu saja untuk kepentingan komersial. Itu saya harus jaga. Kemudian, otoritas-otoritas itu harus menghormati kedaulatan negara,” pungkasnya.
Melalui pengajuan ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa modernisasi pertahanan dan peningkatan kesiapsiagaan TNI bukan hanya soal pengadaan alutsista, tetapi juga bagian dari strategi nasional menghadapi dinamika geopolitik dan menjaga martabat kedaulatan bangsa. []
Diyan Febriana Citra.