JAKARTA – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terus ditempatkan di sejumlah kantor pemerintahan strategis, termasuk gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gedung-gedung pemerintahan tetap aman dan kondusif bagi aktivitas legislatif dan administrasi negara.
“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Saya sudah menyetujui, dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” ujar Sjafrie kepada awak media usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (16/09/2025).
Menurut Sjafrie, penempatan pasukan TNI ini merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan sendiri. Penjagaan di gedung parlemen telah dilakukan sejak gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025 hingga awal September 2025 lalu. Bahkan saat beberapa aksi demonstrasi berujung anarkis di sejumlah daerah, prajurit TNI sudah bersiaga di sejumlah gedung pemerintahan strategis, termasuk di kompleks parlemen.
Situasi di sekitar gedung DPR/MPR saat ini telah terbilang kondusif. Namun, Sjafrie menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menarik personel TNI yang berjaga. Kehadiran prajurit diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai, anggota legislatif, serta masyarakat yang melakukan kunjungan ke gedung parlemen.
“Situasi sekarang memang sudah kondusif, tetapi kehadiran TNI memastikan agar stabilitas terjaga, sehingga rakyat bisa merasa aman dan nyaman dalam bekerja,” ungkap Sjafrie.
Personel yang berjaga berasal dari TNI Angkatan Darat dan satuan Marinir TNI Angkatan Laut. Hingga siang tadi, sejumlah kendaraan taktis (rantis) TNI, termasuk Anoa dan kendaraan dinas militer lainnya, masih terparkir di halaman depan gedung DPR/MPR. Kehadiran rantis ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kesiagaan TNI terhadap kemungkinan gangguan keamanan.
Selain sebagai langkah pencegahan, Sjafrie menekankan bahwa penjagaan oleh TNI di gedung DPR/MPR merupakan simbol pentingnya kedaulatan negara. Instalasi strategis pemerintahan tidak hanya dilihat sebagai tempat operasional, tetapi juga sebagai representasi wibawa negara yang harus selalu dijaga dari potensi ancaman, baik internal maupun eksternal.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keamanan nasional sekaligus menegaskan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga stabilitas negara, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki fungsi vital bagi penyelenggaraan pemerintahan. []
Diyan Febriana Citra.