PARLEMENTARIA – Kekhawatiran akan berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak cepat. Ancaman pemotongan dana tersebut berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yang selama ini masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan pihak legislatif bersama jajaran eksekutif telah mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta. Pertemuan itu, kata dia, untuk menyampaikan keberatan sekaligus melobi agar pemangkasan DBH dapat ditekan seminimal mungkin.
“Kami sudah menjelaskan kondisi Kaltim, bagaimana ketergantungan APBD pada dana transfer tersebut. Harapannya, potongan yang direncanakan bisa dikurangi,” ujar Sigit, Selasa (16/09/2025).
Menurut Sigit, pemerintah pusat beralasan kebijakan pemangkasan diperlukan demi menopang sejumlah program strategis nasional. Di antaranya penyediaan makan bergizi gratis, penguatan koperasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran tidak sedikit.
“Program-program itu membutuhkan dana sangat besar, sehingga pusat harus melakukan penyesuaian dengan memangkas dana transfer,” jelasnya.
Meski begitu, Sigit optimistis ruang bagi daerah masih terbuka. Ia menyebut Kementerian Keuangan tengah menyiapkan skema baru dengan memindahkan sebagian dana simpanan negara dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Kebijakan ini diyakini bisa melonggarkan ruang fiskal nasional sehingga dampak pemotongan bagi daerah dapat dikurangi.
“Kalau itu berjalan, otomatis pemotongan yang dibebankan ke daerah bisa lebih kecil. Kita tunggu hasilnya,” pungkas politisi asal Partai Amanat Nasional tersebut.
Bagi Kaltim, besarnya ketergantungan APBD terhadap dana transfer menjadikan setiap keputusan fiskal pusat sangat berpengaruh pada belanja daerah. Jika pemangkasan tetap dilakukan tanpa solusi alternatif, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah dikhawatirkan akan tersendat. Karena itu, langkah lobi politik yang dilakukan DPRD dan Pemprov dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan nasional. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna