JAKARTA – Aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek daring (ojol) kembali mewarnai kawasan pusat ibu kota pada Rabu (17/09/2025). Massa berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait regulasi transportasi online.
Untuk mengantisipasi jalannya demonstrasi, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan kekuatan besar. “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Pasukan tersebut terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Susatyo menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan aspirasi publik dapat disampaikan secara tertib. “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan anarkis. Massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, maupun menutup jalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” tegasnya.
Polisi juga menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional, tergantung perkembangan di lapangan. Warga diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung. “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ujar Susatyo.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi palsu yang beredar di media sosial. Menurutnya, isu tidak benar justru berpotensi memperkeruh keadaan.
“Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi kali ini menyasar dua titik utama, yakni Gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI. Menurutnya, ribuan pengemudi ojol datang dengan membawa sekitar tujuh tuntutan pokok.
Beberapa tuntutan yang mereka suarakan antara lain, mendesak agar RUU Transportasi Online segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, menuntut penetapan potongan aplikator sebesar 10 persen, regulasi tarif pengantaran barang dan makanan, serta audit investigasi terkait potongan lima persen yang telah diterapkan aplikator.
Selain itu, para pengemudi juga meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menimpa sejumlah pengemudi ojol.
Dengan skala massa yang besar dan tuntutan yang strategis, aksi ini diperkirakan akan menjadi salah satu demonstrasi paling signifikan dari komunitas ojol sepanjang tahun 2025. Publik kini menunggu apakah aspirasi mereka akan diakomodasi oleh pemerintah maupun parlemen. []
Diyan Febriana Citra.