JAKARTA – Sejarah mencatat Letjen (Purn) TNI Djumari Chaniago dan Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar merupakan dua sosok penting yang tergabung dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tahun 1998. Lembaga tersebut dibentuk oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal (Purn) Wiranto, guna memutuskan perkara etik dan disiplin perwira.
Dalam sidang DKP, Prabowo Subianto—yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrad—dinyatakan melakukan pelanggaran berat, mulai dari keterlibatan dalam penculikan aktivis pro-demokrasi hingga tindakan melampaui kewenangan. Putusan DKP pada Agustus 1998 akhirnya merekomendasikan pemberhentian hormat Prabowo dari dinas militer.
Ironisnya, dua dekade lebih berselang, kedua perwira tinggi yang pernah memutuskan pemecatan tersebut kini justru mendapat tempat terhormat di era kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Djumari Chaniago baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) menggantikan Budi Gunawan pada Rabu (17/9/2025). Pelantikan yang digelar di Istana Negara itu sekaligus menandai penyerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada dirinya. Seusai upacara, Djumari menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo.
“Sisa umur itu sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Djumari, mengutip pesan yang diterimanya. Ia menambahkan bahwa jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk terus mengabdi meski usia tidak lagi muda.
Sementara itu, Agum Gumelar yang tidak masuk dalam jajaran kabinet tetap memperoleh penghargaan tinggi dari negara. Pada 25 Agustus 2025, ia menerima Bintang Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, dan 78/TK Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas jasa Agum dalam bidang pertahanan dan diplomasi militer, termasuk perannya dalam operasi perdamaian internasional di Timor Leste.
Dalam sambutannya, Agum menegaskan arti penting penghargaan tersebut. “Tidak ada tekad lain kecuali bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara adalah segalanya, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan,” katanya. Ia juga menekankan tiga syarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju, yakni nasionalisme, kualitas sumber daya manusia, dan disiplin tinggi.
Perjalanan Djumari dan Agum mencerminkan dinamika sejarah bangsa. Dari pernah berada di pihak yang berseberangan dengan Prabowo, kini keduanya justru dipercaya oleh Presiden yang dulu mereka jatuhkan untuk turut serta dalam pembangunan negara. []
Putri Aulia Maharani