ADVERTORIAL – Isu mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar). Maraknya perbincangan terkait fenomena tersebut dinilai perlu ditangani dengan langkah tegas agar tidak menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan di masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyampaikan pentingnya kehadiran regulasi yang dapat menjadi dasar penanganan. Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki payung hukum jelas ketika menemukan praktik atau kasus terkait.
“Beberapa daerah sudah punya perda LGBT. Itu penting karena LGBT jelas melanggar agama dan membahayakan kesehatan. Jadi harus ada pencegahan, jangan sampai ada korban lagi,” tegas Idham setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Senin (15/09/2025).
Selain aspek hukum, Idham juga menekankan pentingnya pencegahan sejak dini melalui jalur pendidikan. Ia menilai sekolah, terutama yang berbasis pesantren atau boarding school, perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pembinaan.
“Harus ada sosialisasi di sekolah, apalagi di pondok atau boarding school. Itu rawan sekali karena laki-laki berkumpul semua. Tanpa pembinaan, bisa berbahaya,” ujarnya.
Tidak hanya regulasi dan pencegahan, DPRD Kukar turut mendorong adanya program rehabilitasi. Upaya ini dinilai bisa menjadi jalan keluar bagi individu yang telah terjerat perilaku LGBT, sekaligus menekan penyebaran dampak negatif di masyarakat.
“Kita sepakat rehabilitasi itu penting. Yang sudah terjangkit bisa dibina kembali. Kalau dibiarkan, bisa jadi musibah untuk kita semua,” lanjut Idham.
Melalui rangkaian langkah tersebut, DPRD Kukar berharap lahir sinergi antara regulasi, pendidikan, dan pembinaan yang komprehensif. Dengan begitu, isu LGBT tidak hanya ditangani dari sisi hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif yang menyeluruh. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna