JAKARTA – Prancis diguncang demonstrasi besar-besaran pada Kamis (18/9/2025) ketika ribuan pekerja lintas sektor menghentikan aktivitas mereka. Aksi ini melibatkan guru, sopir kereta api, staf rumah sakit, hingga apoteker.
Tidak hanya itu, kalangan pelajar juga ikut turun tangan dengan memblokir pintu masuk sekolah menengah sebagai bentuk protes terhadap rencana pemotongan anggaran pemerintah.
Serikat pekerja menuntut agar kebijakan fiskal yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya dibatalkan. Mereka juga mendesak peningkatan belanja publik, penerapan pajak lebih tinggi bagi kalangan kaya, serta pencabutan aturan kontroversial yang memperpanjang masa kerja sebelum pensiun.
Di Paris, dampak aksi sangat terasa. Sejumlah jalur metro hanya beroperasi pada jam sibuk, sementara akses ke beberapa sekolah ditutup dengan spanduk penolakan. “Blokir sekolahmu melawan kebijakan penghematan,” tulis salah satu poster di depan Lycée Maurice Ravel.
Fred, sopir bus sekaligus perwakilan serikat pekerja CGT, menilai pemogokan ini mencerminkan frustrasi mendalam. “Pekerja saat ini begitu diremehkan oleh pemerintah ini dan oleh (Presiden Emmanuel) Macron sehingga, pada kenyataannya, keadaan tidak bisa terus berlanjut seperti ini,” ujarnya dikutip AFP.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan 800.000 orang berpartisipasi dalam aksi. Serikat pekerja menyebut rencana anggaran tersebut sebagai kebijakan “brutal” dan “tidak adil”. Ketua CGT, Sophie Binet, menegaskan, “Kami akan terus melakukan mobilisasi selama belum ada respons yang memadai. Anggaran akan diputuskan di jalanan.”
Situasi ini menjadi ujian awal bagi Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu, yang menggantikan Francois Bayrou. Lecornu kini menghadapi dilema antara menekan defisit negara yang hampir dua kali lipat dari batas Uni Eropa, atau mengakomodasi tuntutan rakyat.
Dampak pemogokan meluas ke berbagai sektor. Serikat FSU-SNUipp menyebut satu dari tiga guru sekolah dasar absen. Perusahaan listrik EDF mengonfirmasi sebagian pegawainya ikut mogok. Serikat apoteker USPO bahkan menyatakan 98% apotek tutup, sementara jaringan transportasi umum Paris dan kereta regional terganggu meski TGV tetap beroperasi.
Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, pemerintah menyiagakan 80.000 aparat kepolisian dan gendarme. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengatakan unit anti huru-hara, drone, hingga kendaraan lapis baja dikerahkan.
“Kami harus mengantisipasi kemungkinan sabotase dan bentrokan sejak dini hari,” ujarnya kepada BFM TV.
Aksi ini menunjukkan eskalasi tekanan sosial terhadap pemerintah, sekaligus menandai awal periode sulit bagi kepemimpinan Perdana Menteri Lecornu.[]
Putri Aulia Maharani