JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap keberadaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan mempercepat pembangunan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang. Langkah ini diharapkan mampu memastikan integrasi transportasi modern sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan mobilitas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keberadaan jalur pendukung sangat penting agar transportasi umum dapat lebih diminati masyarakat.
“Akses jalan ke stasiun haruslah mudah. Dengan begitu, mobilitas masyarakat semakin lancar dan penggunaan transportasi umum meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/09/2025).
Menurut Dudy, kelancaran akses jalan bukan hanya memengaruhi jumlah penumpang, melainkan juga berdampak pada pengurangan kemacetan, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Untuk itu, kementeriannya bersama sejumlah pihak terkait telah menyiapkan langkah percepatan.
Sehari sebelumnya, Kamis (18/09/2025), Dudy melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas teknis percepatan pembangunan akses sekaligus penyelesaian persoalan lahan.
Kajian dari Polar Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa Stasiun Karawang akan memiliki peran strategis. Diproyeksikan, ada sekitar 32 ribu penumpang menggunakan layanan kereta cepat setiap harinya. Dari jumlah itu, 18 ribu penumpang diperkirakan datang dan pergi melalui Stasiun Halim, Padalarang, serta Tegalluar, sementara 14 ribu lainnya melalui Stasiun Karawang.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pemerintah menyiapkan delapan jalur akses baru. Jalur tersebut meliputi akses Exit Tol KM 42+000, Jalan Kawasan, Jembatan Cibeet, serta akses melalui Trans Heksa Karawang sisi utara dan selatan. Pembangunan delapan akses ini diharapkan mampu mendukung kelancaran perjalanan masyarakat dari berbagai arah menuju stasiun.
Dudy menjelaskan, percepatan pembangunan juga membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia meminta dukungan terkait pendelegasian penetapan lokasi (penlok) dari Kanwil BPN Jawa Barat kepada Kantah Karawang untuk akses 1–5, serta penetapan pemrakarsa UKL-UPL dari Gubernur Jawa Barat kepada Dinas Bina Marga untuk akses 3–5.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk bersinergi mempercepat penyediaan akses jalan dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang demi pelayanan transportasi umum yang lebih baik,” tegasnya.
Peninjauan ke lapangan turut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kehadiran sejumlah pejabat lintas instansi ini menunjukkan keseriusan pemerintah mempercepat terwujudnya konektivitas transportasi modern di Karawang.
Dengan langkah konkret ini, Stasiun Karawang diproyeksikan menjadi simpul transportasi penting yang tidak hanya menghubungkan Jakarta dan Bandung, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan industri Karawang dan sekitarnya. []
Diyan Febriana Citra.