MANILA – Kemarahan publik di Filipina terus memuncak setelah dugaan penyelewengan dana proyek pengendalian banjir terungkap. Dana bernilai miliaran peso yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru diduga mengalir ke kantong kontraktor dan politisi. Akibatnya, banjir tetap menjadi momok tahunan yang melumpuhkan kehidupan warga, terutama di kawasan pinggiran Manila.
Crissa Tolentino, seorang guru berusia 36 tahun dari Apalit, menceritakan betapa sulitnya aktivitas sehari-hari saat musim hujan. Untuk mengajar di sekolah atau mengunjungi klinik kanker, ia kerap harus menggunakan perahu karena jalanan terendam air hampir sepanjang tahun. “Jalanan hanya kering sekitar dua bulan dalam setahun,” ungkapnya.
Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengganggu perekonomian warga. Banyak usaha kecil tidak bisa beroperasi, transportasi terganggu, hingga sekolah dan layanan kesehatan sulit dijangkau. Situasi diperburuk dengan munculnya laporan bahwa proyek tanggul, drainase, dan jembatan yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung selesai atau memiliki kualitas buruk.
Di media sosial, warga ramai-ramai meluapkan kekecewaan. Tagar soal proyek “hantu” (ghost projects) menjadi trending di TikTok, Facebook, dan X. Mereka menuding anggaran publik telah dikorupsi sementara masyarakat harus menanggung dampak langsung dari banjir yang kian parah.
Presiden Ferdinand Marcos Jr menanggapi kritik itu dengan melakukan peninjauan ke beberapa proyek pengendalian banjir. Ia mengakui adanya pekerjaan tertunda serta proyek yang tidak sesuai standar. Marcos menyebut masalah ini sebagai tantangan besar dan berjanji akan mendorong penyelidikan menyeluruh.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah Sekretaris Perencanaan Ekonomi mengungkap data mengejutkan, 70 persen dana proyek pengendalian banjir diduga telah diselewengkan. Politisi dan kontraktor tertentu dituding menerima porsi besar dari dana tersebut tanpa memberikan hasil yang nyata di lapangan.
Kemarahan warga kini bertransformasi menjadi gerakan politik. Mereka berencana menggelar aksi protes besar pada Minggu (21/09/2025), bertepatan dengan peringatan darurat militer tahun 1972. Aksi itu diprediksi akan dihadiri ribuan orang, dengan tuntutan utama: transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pejabat publik, serta proses hukum bagi pihak yang terbukti melakukan korupsi.
Kasus ini dipandang sebagai ujian serius bagi pemerintahan Marcos Jr. Jika tidak ditangani secara tuntas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin merosot. Lebih dari itu, masyarakat menilai bahwa korupsi yang menyangkut kebutuhan dasar seperti perlindungan dari banjir bukan hanya persoalan politik, melainkan soal keselamatan hidup. []
Diyan Febriana Citra.