ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya kaum ibu, agar bisa mandiri secara ekonomi. Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Reses Tahap II Masa Sidang III di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Rabu (06/08/2025).
Dalam dialog bersama warga, Ahmad Yani menerima beragam keluhan. Selain persoalan infrastruktur, banyak aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan bantuan ekonomi, terutama untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Namun, ia menyoroti masih adanya hambatan administratif dalam pembentukan kelompok tani maupun UMKM. Hambatan tersebut membuat sejumlah ibu-ibu desa kesulitan mengakses program bantuan.
“Banyak ibu-ibu yang ingin dibantu lewat kelompok, tapi terbentur karena pengajuan kelompok baru sering tidak disetujui. Katanya sudah banyak kelompok, padahal kelompok yang ada itu bukan milik mereka,” ujarnya.
Ahmad Yani menilai, pembatasan semacam itu justru melemahkan semangat warga untuk mandiri. Ia pun mendorong agar aturan pembentukan kelompok dibuat lebih fleksibel.
“Kita harap ke depan dibuka saja ruangnya, asal lebih dari 10 orang bisa membentuk kelompok. Lewat itulah mereka bisa mengakses bantuan, termasuk pinjaman modal dari bank dengan bunga nol persen,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Bakungan, seperti tambang, perkebunan, dan pelabuhan.
“Ini ironi, masyarakat lokal butuh pekerjaan tapi malah yang diterima orang luar. Perusahaan harusnya prioritaskan warga Bakungan sendiri. Ini keluhan yang rata-rata disampaikan warga,” katanya.
Untuk itu, Ahmad Yani memastikan DPRD Kukar akan memanggil perusahaan-perusahaan terkait dan meminta komitmen mereka dalam menyerap tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Kita akan undang perusahaan-perusahaan ini. Mereka punya lahan dan operasi di sini, jadi wajar kalau masyarakat lokal yang diberdayakan lebih dulu,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan dunia usaha dalam membangun program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Skema ini diyakini mampu memperkuat posisi ibu-ibu desa sebagai pelaku ekonomi produktif.
“Kalau ibu-ibu ini bisa mengelola kelompok tani atau UMKM, ini jadi kekuatan besar. Harus kita fasilitasi bersama agar mereka bisa bangkit secara ekonomi,” pungkas Ahmad Yani. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna