WASHINGTON – Amerika Serikat kembali dihadapkan pada potensi penutupan pemerintahan (shutdown) parsial setelah upaya kompromi antara Partai Republik dan Partai Demokrat gagal tercapai di Kongres. Senat pada Jumat (19/09/2025) menolak rencana pendanaan jangka pendek yang sebelumnya sempat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam pemungutan suara di DPR, rancangan anggaran yang dirancang oleh Partai Republik berhasil lolos dengan selisih tipis. Rencana tersebut dimaksudkan untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga akhir November 2025. Namun, langkah itu langsung terhenti beberapa jam kemudian setelah Senat menolak dengan perolehan 44 suara mendukung dan 48 suara menolak, jauh dari ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk lolos.
Alternatif usulan Partai Demokrat, yang memasukkan ketentuan tambahan terkait program kesehatan, juga tidak mendapat dukungan mayoritas. Kondisi ini memperlihatkan betapa dalamnya jurang perbedaan sikap antara dua partai besar di Washington.
Batas waktu perpanjangan anggaran federal akan berakhir pada 30 September 2025 tengah malam. Jika tidak ada kesepakatan, maka pemerintahan akan mengalami shutdown parsial. Dampaknya berlapis, layanan publik non-esensial akan dihentikan, gaji bagi ratusan ribu pegawai federal tertunda, hingga terganggunya layanan vital seperti pemrosesan visa, pelayanan taman nasional, dan berbagai sektor administrasi lain.
Meski begitu, program wajib seperti Jaminan Sosial (Social Security) dan Medicare masih akan berjalan. Namun, para pengamat menilai situasi ini tetap dapat menimbulkan ketidakpastian luas di kalangan masyarakat dan investor, mengingat AS kerap dijadikan barometer stabilitas global.
Kebuntuan kali ini bukan yang pertama. Setiap kali memasuki tenggat anggaran, tarik-menarik kepentingan antara Partai Republik dan Demokrat hampir selalu menghadirkan risiko shutdown. Partai Demokrat menilai rancangan anggaran DPR terlalu mengabaikan kebutuhan mendesak, terutama soal pendanaan kesehatan. Sementara Partai Republik berargumen bahwa rancangan undang-undang sementara itu diperlukan untuk memberi ruang lebih banyak dalam proses negosiasi jangka panjang.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana politik anggaran di AS kerap dijadikan arena tarik-ulur kepentingan partisan, bahkan ketika risiko langsung dirasakan masyarakat. Ketidakpastian yang terus berulang dinilai dapat mengikis kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem politik di negara tersebut.
Dengan waktu yang semakin sempit, sorotan kini tertuju pada para pemimpin di kedua kamar Kongres. Mampukah mereka menemukan jalan tengah sebelum lonceng tengah malam 30 September 2025 berdentang? Jika tidak, Amerika Serikat akan kembali menyaksikan penutupan sebagian pemerintahannya, dengan konsekuensi yang pasti dirasakan jutaan orang. []
Diyan Febriana Citra.