JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar dipahami sebagai kebijakan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah. Lebih dari itu, MBG merepresentasikan komitmen negara untuk hadir nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama generasi muda.
Sejak diluncurkan, program ini memperoleh dukungan luas masyarakat. Banyak kalangan menilai MBG sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menanggung anak terlantar dan keluarga miskin. Karena itu, wacana untuk menghentikan atau mengubah MBG menjadi bantuan tunai langsung dipandang tidak tepat dan bertentangan dengan aspirasi rakyat yang mendambakan keadilan sosial.
MBG juga dipandang sebagai sarana negara berkomunikasi dengan rakyat melalui kebijakan inklusif. Menghentikannya berarti memutus jembatan aspirasi yang telah terbentuk. Sejak awal, MBG dirancang dengan memperhatikan keragaman budaya, geografis, dan sosial Indonesia. Karena itu, pendekatan tunggal berupa bantuan tunai tidak akan mampu menjawab kebutuhan lokal. Menu untuk anak di Nusa Tenggara Timur tentu berbeda dengan yang sesuai bagi anak di Jawa Barat.
Organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persit, hingga Bhayangkari terbukti menjadi mitra efektif dalam mendukung jalannya program. Mereka memastikan distribusi makanan tepat sasaran sekaligus ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, sebagaimana kerap ditemui pada program bantuan sosial sebelumnya. Dengan adanya dukungan dari lembaga lokal, transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap MBG kian meningkat.
Selain menitikberatkan pada gizi, MBG juga dianggap sebagai sarana menjaga identitas budaya. Menu lokal berbahan dasar singkong, talas, atau sagu tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengenalkan warisan kuliner tradisional kepada generasi muda di tengah gempuran makanan cepat saji impor. Dengan begitu, MBG berfungsi sebagai benteng ketahanan budaya sekaligus ketahanan pangan.
Pengalaman dari negara lain juga memperlihatkan efektivitas program serupa. India melalui Mid-Day Meal Scheme mampu meningkatkan kehadiran sekolah hingga 15 persen dan menurunkan angka gizi buruk. Brasil dengan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) bahkan berhasil mendukung petani lokal serta menciptakan ribuan lapangan kerja. Pelajaran ini menunjukkan MBG adalah investasi jangka panjang yang nyata, bukan sekadar program sesaat.
Ke depan, keberlanjutan MBG membutuhkan sinergi lintas sektor. Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Perdagangan perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat pengawasan. Audit independen penting dilakukan agar rakyat semakin percaya bahwa program ini berjalan dengan transparan.
Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak sekolah, tetapi juga memberdayakan petani, menjaga budaya lokal, serta memperkuat perekonomian desa. Menghentikan program ini sama saja dengan mengabaikan amanah rakyat. MBG telah membuktikan dirinya sebagai investasi bagi masa depan bangsa, dan negara berkewajiban untuk menjaganya.[]
Putri Aulia Maharani