Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang secara terbuka menyatakan dukungan agar pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dirinya telah memberi arahan kepada kelompok relawan untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
Namun, Andreas menilai sikap Jokowi tersebut bukanlah untuk kepentingan bangsa, melainkan lebih menekankan kepentingan pribadi, khususnya terkait posisi Gibran. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” kata Andreas, Senin (22/9/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Ia juga menyoroti situasi yang sedang dihadapi Gibran, termasuk ketidakhadirannya dalam pelantikan menteri baru setelah reshuffle Kabinet Merah Putih. Selain itu, keabsahan ijazah SMA Gibran tengah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alasan ijazah tersebut dinilai tidak sah, bahkan disertai tuntutan kerugian hingga Rp125 triliun yang rencananya akan dibagikan kepada seluruh warga negara.
“Kalau kita lihat dengan latar belakang ya, kita lihat dengan situasi saat ini yang dihadapi, ya soal ijazah (Gibran) lah, soal situasi yang tadi disampaikan ketidakhadiran (Gibran) ketika pelantikan (reshuffle),” ucap Andreas. Ia menilai pernyataan Jokowi lahir dari kekhawatiran atas kondisi yang sedang dihadapi putranya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik, menyebut alasan mendasar dukungan Jokowi adalah agar program pemerintahan berjalan optimal. “Waktu lima tahun terlalu singkat untuk mewujudkan program-program Prabowo-Gibran,” kata Fredy kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025). Ia menambahkan bahwa Jokowi berulang kali menekankan kepada relawannya untuk mengawal serta menyukseskan program pemerintah.
Dari sisi analisis politik, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pernyataan Jokowi justru memperlihatkan sisi lain yang mengecewakan. “Terus terang saya agak kaget, apalagi kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran dua periode,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Yunarto menilai, sikap Jokowi kurang mencerminkan figur negarawan. “Buat saya menyedihkan buat seorang mantan presiden, yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri, berbicara mengenai climate change, disrupsi AI, atau Ibu Mega misalnya, yang diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman,” ucap Yunarto.
Menurutnya, sebagai mantan kepala negara, Jokowi seharusnya lebih fokus mendorong relawannya menjaga integritas, apalagi di tengah isu reshuffle yang menyingkirkan sejumlah tokoh dekatnya dari kabinet. Ia menegaskan, alih-alih membicarakan perpanjangan kekuasaan, Jokowi seharusnya bisa berperan sebagai sosok panutan yang memberi teladan bagi kehidupan politik nasional.[]
Putri Aulia Maharani