JAKARTA – Upaya memperkuat kualitas kebijakan di daerah kembali dilakukan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini menggandeng Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) guna meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan kerja sama ini diarahkan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Dengan kemampuan analisis yang tepat, kebijakan yang lahir dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujarnya saat membuka Sosialisasi dan Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (24/09/2025).
Menurutnya, banyak persoalan di tingkat daerah maupun nasional disebabkan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, peran analis kebijakan menjadi penting sebagai penyedia alternatif solusi yang inovatif, solutif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk itu, kegiatan seperti ini menjadi salah satu milestone untuk kita bisa memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan harapan kebijakan regional didukung informasi dan data yang akurat,” tambah Yusharto.
Selain fokus pada peningkatan kapasitas JFAK, BSKDN juga mendorong pemanfaatan instrumen pengukuran berbasis data seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Melalui penggunaan indeks tersebut, kualitas penyusunan kebijakan di Papua diharapkan semakin meningkat.
Kolaborasi ini, lanjut Yusharto, sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah: meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kualitas demokrasi lokal.
“Kondisi saat ini semakin kompleks, tidak bisa dilakukan pendekatan dengan cara-cara lama karena kalau dengan cara-cara yang lama kita akan menemui lebih banyak lagi permasalahan yang sama,” ujarnya.
BSKDN menilai bahwa pembinaan berkelanjutan bagi analis kebijakan mutlak diperlukan agar mereka mampu merespons berbagai tantangan dengan cara yang lebih adaptif. Peningkatan kapasitas ini juga diharapkan memberi dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Papua Barat dan Papua Barat Daya, wilayah yang tengah giat membangun fondasi otonomi daerah.
“Manfaat dari kegiatan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan ke depan. BSKDN akan terus melakukan pemantauan agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara bersama-sama,” tegas Yusharto.
Dengan sinergi pemerintah pusat, mitra internasional, serta pemerintah daerah, langkah penguatan kapasitas kebijakan diharapkan menjadi pijakan penting bagi Papua dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. []
Diyan Febriana Citra.