SLOVENIA – Pemerintah Slovenia mengambil langkah politik luar negeri yang tegas dengan melarang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memasuki wilayahnya. Kebijakan yang diumumkan pada Kamis (25/09/2025) ini menegaskan sikap Slovenia untuk konsisten membela hukum internasional, meskipun negara tersebut hanya berpenduduk sekitar dua juta jiwa.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Slovenia, Neva Grasic, menjelaskan bahwa keputusan itu tidak lepas dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu.
“Keputusan tersebut terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu,” ujar Grasic, dikutip dari AP News, Jumat (26/09/2025).
Slovenia dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal menentang kebijakan Israel di Gaza. Sejak 2024, Ljubljana resmi mengakui kedaulatan Palestina dan terus mendorong agar negara-negara lain mengikuti langkah serupa. Keputusan terbaru ini semakin mempertegas konsistensi Slovenia dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina di forum internasional.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Slovenia menegaskan kewajiban negara-negara anggota Mahkamah Internasional untuk tidak mendukung situasi yang lahir dari pendudukan ilegal Israel.
“Semua negara yang terikat oleh Mahkamah Internasional, termasuk Slovenia, tidak boleh mengakui situasi yang diakibatkan oleh kehadiran ilegal Israel di Palestina. Kita tidak boleh menawarkan dukungan apa pun untuk mempertahankan situasi ini,” demikian pernyataan pemerintah.
Larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk Netanyahu. Dua pejabat senior Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, juga masuk daftar hitam Slovenia. Selain itu, pemerintah turut menjatuhkan embargo senjata sebagai bentuk tekanan diplomatik.
Melalui akun resmi di platform X, Slovenia menegaskan bahwa keputusan ini adalah pesan politik yang jelas. “Keputusan ini adalah pesan yang jelas kepada Israel bahwa Slovenia memberikan penghormatan yang konsisten terhadap keputusan pengadilan internasional dan hukum humaniter internasional. Slovenia meneguhkan komitmennya terhadap hukum internasional, nilai-nilai universal hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri yang berprinsip dan konsisten,” tulis pemerintah.
Langkah ini menunjukkan bahwa meski kecil secara geografis, Slovenia berusaha memainkan peran strategis dalam menegakkan keadilan internasional. Sikap tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain di Uni Eropa untuk mengambil posisi lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional di Palestina. []
Diyan Febriana Citra.