CARACAS – Venezuela menggelar latihan militer besar-besaran pada Sabtu (27/09/2025) dengan melibatkan tentara reguler dan milisi sipil. Latihan ini bukan hanya ditujukan sebagai simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga sebagai pesan politik di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.
Presiden Nicolas Maduro mengumumkan pelaksanaan latihan hanya beberapa jam setelah wilayah barat Venezuela diguncang gempa berkekuatan 6,3. Walau tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan besar, Maduro menjadikan momentum tersebut untuk menguji kesiapan rakyat menghadapi “bencana alam maupun konflik bersenjata.”
Dalam pidatonya, Maduro menyinggung secara langsung apa yang disebutnya sebagai “ancaman Amerika Serikat.” Latihan militer dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 pagi waktu setempat dan melibatkan ribuan warga sipil yang belakangan ini bergabung dengan barisan milisi.
Di berbagai daerah, masyarakat sipil terlihat menjalani latihan bersenjata, baik di barak militer maupun di lingkungan pemukiman. Tidak hanya itu, sekolah dan rumah sakit juga diarahkan untuk ikut serta, dengan alasan agar “seluruh elemen bangsa siap menghadapi keadaan apa pun,” ujar Maduro.
Ketegangan dengan AS terus meningkat sejak Presiden Donald Trump mengirim delapan kapal perang dan satu kapal selam bertenaga nuklir ke wilayah Karibia selatan. Operasi tersebut disebut sebagai upaya memberantas perdagangan narkoba, meski pemerintah Venezuela menuding langkah itu sebagai dalih untuk melemahkan Caracas.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS dilaporkan menghancurkan sedikitnya tiga kapal yang dituduh mengangkut narkoba dari Venezuela. Insiden itu menewaskan puluhan orang dan menuai kecaman dari sejumlah pakar PBB yang menyebutnya sebagai eksekusi di luar hukum.
NBC News menuliskan bahwa pejabat militer AS tengah menyusun opsi operasi lebih jauh, termasuk kemungkinan menargetkan penyelundup narkoba di dalam wilayah Venezuela. Meski belum ada persetujuan resmi dari Trump, langkah itu diperkirakan bisa terjadi dalam beberapa minggu mendatang.
Sementara itu, Maduro juga menyiapkan langkah hukum dengan membawa sebuah map merah berisi rancangan dekrit darurat yang disebut “dekrit kekacauan eksternal.” Jika diberlakukan, dekrit tersebut akan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk melewati parlemen, menangguhkan jaminan konstitusi, hingga mengerahkan militer.
Kelompok HAM Venezuela, Foro Penal, menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai dekrit darurat bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengekang kebebasan berkumpul, bergerak, maupun berekspresi. Sejak pemilu ulang yang disengketakan pada Juli tahun lalu, ratusan orang telah ditahan dengan alasan politik.
Situasi ini menunjukkan bahwa Venezuela tidak hanya menghadapi ancaman eksternal berupa tekanan Amerika Serikat, tetapi juga tantangan internal terkait legitimasi pemerintahan Maduro dan kebebasan sipil yang kian terancam. []
Diyan Febriana Citra.