WASHINGTON – Pemerintahan Amerika Serikat kembali menghadapi ujian serius menjelang berakhirnya tahun fiskal pada 30 September 2025. Presiden Donald Trump dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pimpinan Kongres dari Partai Republik dan Demokrat, Senin (29/09/2025), untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan pendanaan pemerintah federal.
Pertemuan ini digelar di tengah bayang-bayang penutupan pemerintahan atau government shutdown yang semakin dekat. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut pada Sabtu (27/09/2025). Agenda ini menjadi krusial setelah Trump sempat membatalkan jadwal sebelumnya bersama Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakeem Jeffries dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.
Meski sempat tertunda, kedua tokoh Demokrat itu menegaskan sikap mereka lewat pernyataan bersama. “Kami teguh dalam tekad untuk menghindari penutupan pemerintahan,” ujar Jeffries dan Schumer pada Sabtu malam.
Jika kebuntuan tak terpecahkan, AS berisiko menghadapi shutdown parsial ke-15 sejak 1981. Kali ini, ancaman itu mencakup sekitar seperempat dari total anggaran federal yang mencapai US$7 triliun. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh jutaan pegawai negeri, kontraktor pemerintah, hingga layanan publik penting yang terancam lumpuh.
Dari sisi politik, DPR yang saat ini dikendalikan Partai Republik telah meloloskan rancangan undang-undang darurat (stopgap bill) pada 19 September lalu. RUU itu memberi pendanaan sementara hingga 21 November 2025. Namun, langkah tersebut kandas di Senat karena membutuhkan dukungan 60 suara agar bisa disahkan.
Di Senat, perdebatan memanas terutama terkait isu pemotongan program kesehatan. Partai Demokrat menolak rancangan dari DPR dengan alasan pemangkasan itu merugikan masyarakat luas. Posisi mereka semakin kuat karena Partai Republik hanya menguasai 53 kursi, sementara Demokrat memiliki 47 kursi. Kondisi serupa terjadi di DPR, di mana keunggulan Republik tipis, yakni 219 kursi berbanding 213 kursi Demokrat.
Secara historis, penutupan pemerintahan di AS sering kali mencerminkan tarik ulur politik antara eksekutif dan legislatif. Pada kasus kali ini, faktor kesehatan publik kembali menjadi titik panas yang mempersulit kompromi.
Ketidakpastian ini bukan hanya mengancam stabilitas politik domestik, tetapi juga bisa berdampak pada kepercayaan pasar global terhadap perekonomian AS. Shutdown yang terlalu lama akan memicu perlambatan layanan publik, mengganggu pembayaran kontraktor, bahkan berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi kuartal berikutnya. []
Diyan Febriana Citra.