JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperlihatkan langkah tegas dalam upaya menjaga integritas sektor pertahanan nasional dengan memanggil saksi kunci dalam dugaan kasus korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI Angkatan Laut (AL). Senin (29/09/2025), KPK memanggil Tjahyadi D P Manulang, yang pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PT DKB pada 2012-2014 dan Direktur Utama pada 2014-2015.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, menurut pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Tjahyadi. Namun, kasus ini telah menjadi sorotan luas, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek strategis pertahanan negara.
Menurut Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, bukti permulaan sudah cukup kuat untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.
“Saat ini, KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan RI tahun 2012-2018,” ungkapnya kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK pada Januari 2023 lalu.
Ali menegaskan bahwa proses penyidikan telah mengarah pada sejumlah pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, identitas mereka akan diumumkan setelah penyidikan dinilai lengkap, bersamaan dengan konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan. Dugaan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi dasar penyidikan, dengan indikasi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.
Kasus ini memunculkan perdebatan publik mengenai pentingnya transparansi dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) strategis. Pengadaan kapal angkut Tank menjadi bagian dari pondasi pertahanan negara yang memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan operasional TNI AL. Dugaan korupsi di proyek ini menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat terhadap proyek strategis adalah kunci bagi keamanan dan kedaulatan negara.
“Kami mempersilakan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penyidikan perkara ini,” ujar Ali, mengajak publik berperan aktif dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.
Langkah KPK ini menjadi bukti komitmen lembaga dalam melindungi kepentingan nasional. Penegakan hukum yang konsisten terhadap dugaan korupsi sektor strategis bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan daya pertahanan negara. []
Diyan Febriana Citra.