BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membentuk tim evaluasi dan monitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri, tanpa menunggu pembentukan satuan tugas dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
“Sambil menunggu Perpres, Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan sebagai Satgas MBG Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.
Menurutnya, tim tersebut bertugas memastikan kualitas makanan mulai dari bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga tahap akhir dengan mencicipi hidangan. Guru maupun tenaga pendidik dilarang ikut mencicipi, karena hanya tim resmi yang berwenang dalam memastikan standar kualitas.
Selain di tingkat provinsi, Dedi menambahkan, setiap kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan memiliki lembaga aduan khusus untuk program MBG. “Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang kualitas makanan, kuantitas makanan, atau porsinya,” ujarnya.
Ia menekankan, dengan alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi, kualitas makanan tidak boleh dikorbankan. Dari jumlah tersebut, Rp2.000 telah dialokasikan sebagai keuntungan penyedia, sehingga tidak boleh ada pemotongan sepihak yang merugikan penerima manfaat.
Dedi juga menegaskan adanya tiga lapisan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan MBG, mulai dari administratif, penghentian kerja sama, hingga proses hukum pidana korupsi. “Karena ada uang yang digelapkan,” tegasnya.
Selain pengawasan, Pemprov Jabar berencana membangun dapur khusus di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang. Orangtua siswa akan dilibatkan sebagai relawan pengelola MBG, sementara bahan pangan dipasok dari wilayah sekitar.
“Rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat, dan pasokan seluruh kebutuhan MBG harus masuk dalam data statistik,” kata Dedi.
Langkah tersebut diyakini tidak hanya menjamin kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal di tengah menurunnya dana transfer pusat ke daerah. Dengan demikian, program MBG dapat menjadi solusi strategis bagi ketahanan pangan sekaligus penguatan fiskal daerah. []
Putri Aulia Maharani