DOHA – Hamas tengah melakukan konsultasi internal dengan sejumlah faksi Palestina untuk membahas rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penghentian perang di Jalur Gaza. Informasi ini disampaikan seorang sumber Hamas yang enggan disebutkan namanya, Selasa (30/9/2025).
Menurut sumber tersebut, mediator dari Qatar dan Mesir sebelumnya telah menelaah dokumen usulan tersebut sebelum menyerahkannya kepada pimpinan Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lain. Ia menyebutkan, proses konsultasi bisa berlangsung cukup lama mengingat kompleksitas dokumen serta perbedaan pernyataan Trump dengan posisi yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.
“Hamas terbuka terhadap setiap inisiatif, selama tidak melanggar prinsip nasional Palestina,” ujarnya. Namun, ia menilai usulan Trump sarat keberpihakan kepada Israel serta mengandung sejumlah syarat yang dinilai tidak realistis, baik dari segi politik maupun militer.
Seorang pejabat Palestina lainnya menilai bahwa isi proposal tersebut pada dasarnya merupakan penerapan penuh syarat-syarat Israel tanpa memberikan jaminan hak sah bagi rakyat Palestina maupun warga Gaza.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengonfirmasi bahwa diskusi mengenai proposal Trump melibatkan perwakilan Hamas, Qatar, serta Turki. Menurutnya, pembahasan masih berlanjut hingga larut malam dan akan diteruskan pada hari berikutnya.
Trump sebelumnya merilis rencana 20 poin yang antara lain mencakup gencatan senjata dalam 72 jam, pembebasan sandera, hingga pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza yang diawasi lembaga internasional dipimpin langsung oleh Trump. Hamas dan kelompok lain disebut diminta untuk tidak lagi berperan dalam pemerintahan di wilayah tersebut.
Al-Ansari menambahkan, Qatar menghargai upaya AS untuk segera menghentikan eskalasi, meski sikap Hamas atas proposal itu masih belum final. Sementara itu, Tel Aviv disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada Doha atas serangan di wilayah Qatar dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Meski demikian, analis menilai Hamas menghadapi dilema. Penolakan tegas terhadap rencana Trump berpotensi membuat kelompok itu berselisih dengan sejumlah negara Arab dan Muslim yang justru menyambut baik inisiatif tersebut.
Sumber dekat Hamas menyebutkan, proses pengkajian internal bisa memakan waktu beberapa hari karena komunikasi antar-pemimpin politik dan militer terhambat situasi konflik yang masih berlangsung.[]
Putri Aulia Maharani