JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025–2030 resmi memperkuat jajaran kepengurusannya dengan melibatkan sejumlah wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih. Kehadiran mereka dinilai sebagai upaya strategis untuk menjadikan organisasi ini lebih relevan dengan kebutuhan petani dan kebijakan lintas kementerian.
Dalam rapat pleno perdana sekaligus pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional HKTI di Jakarta, Jumat (03/10/2025), Wamen Pertanian Sudaryono menegaskan arah baru organisasi. Sudaryono yang sejak Juni 2025 lalu ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI mengatakan, para wamen akan memimpin bidang-bidang yang bersinggungan langsung dengan pertanian dan kesejahteraan petani.
Beberapa posisi penting ditempati oleh pejabat kabinet. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza mengisi posisi Bidang UMKM, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki memimpin Bidang Kehutanan, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria ditugaskan di Bidang Pengembangan dan Potensi Desa, sementara Wamen Pelindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Digitalisasi Pertanian.
Sudaryono menekankan bahwa HKTI harus berperan aktif sebagai jembatan antara petani dengan pemerintah.
“HKTI harus menjadi corong, mata, dan telinga pemerintah dalam menyuarakan kepentingan petani,” ujarnya.
Ia mencontohkan kompleksitas persoalan pertanian yang kerap melibatkan banyak kementerian.
“Orang menanam cabai di lahan hutan, itu petani binaan Kementerian Kehutanan. Urusan limbahnya masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. HET (harga eceran tertinggi) cabai ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya.
Sudaryono menambahkan, akses petani terhadap pembiayaan juga bisa diperkuat melalui struktur HKTI.
“Kemudian, jika ada petani yang mau mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat), bisa melalui Waketum HKTI yang adalah Wakil Menteri UMKM,” katanya.
Dengan keterlibatan para wamen, koordinasi program lintas sektor diharapkan berjalan lebih cepat. Menurut Sudaryono, langkah ini akan mempercepat akselerasi kebijakan pemerintah sekaligus memastikan kebutuhan petani lebih terakomodasi.
Sebagai organisasi masyarakat, HKTI juga berkomitmen memperkuat struktur di daerah. “Setelah ini kami juga akan merapikan (HKTI) di daerah, kemudian kita konsolidasi, kami inventarisir apa yang kami punya dan gagasan apa yang kami punya. Dan juga membentuk badan-badan di mana kami bisa mendukung banyak hal ke pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, rapat pleno juga menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasihat. Kehadiran figur-figur politik dan pemerintahan dalam tubuh HKTI diyakini memberi bobot lebih besar terhadap peran organisasi dalam mendukung kebijakan pangan dan kesejahteraan petani di masa mendatang. []
Diyan Febriana Citra.