JAKARTA — Gelombang kekhawatiran melanda sejumlah pemerintah daerah setelah realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran mendatang dipastikan menurun signifikan. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa pemangkasan alokasi dana pusat telah menimbulkan tekanan berat terhadap pengelolaan fiskal di berbagai wilayah.
Usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Al Haris menegaskan bahwa penurunan TKD bukan hanya menghambat kegiatan pembangunan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” kata Haris di Jakarta, Selasa (07/10/2025).
Menurutnya, sejumlah daerah kini berjuang menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta tunda salur yang belum terselesaikan.
“Kalau saya sih besar juga dari Rp4,6 triliun tinggal Rp3,1 triliun. Dari DAU, DBH, tunda salur. Nah itu semua gabung ke sana semuanya gitu,” bebernya.
Haris menjelaskan, kondisi tersebut paling berat dirasakan oleh pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Ketergantungan mereka terhadap TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) menjadikan pengurangan dana pusat sebagai ancaman langsung bagi keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Banyak daerah dengan PAD kecil sekarang kesulitan menjaga keseimbangan fiskal. Kalau TKD turun, tentu prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa terganggu,” ujar Haris.
Selain mengancam kelancaran pembangunan, penurunan TKD juga dikhawatirkan berdampak pada semangat kerja ASN di daerah. Sejumlah kepala daerah, kata Haris, menyampaikan keresahan karena keterlambatan pembayaran tunjangan dan hak pegawai berpotensi menurunkan produktivitas birokrasi daerah.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang merespons aspirasi daerah dengan sikap terbuka. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mengevaluasi mekanisme pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2026 guna mencari formula yang lebih adil antara kebutuhan daerah dan kapasitas fiskal nasional.
Pertemuan antara APPSI dan Kementerian Keuangan itu dihadiri sejumlah gubernur, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Diskusi tersebut menjadi wadah penting bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung terkait keberlanjutan kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi nasional yang masih berlanjut. []
Diyan Febriana Citra.