JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersiap menerima amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pelantikan direncanakan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (08/10/2025) sore.
Pantauan di Kompleks Istana menunjukkan Ribka tiba sekitar pukul 13.00 WIB mengenakan kebaya biru muda dengan didampingi sang suami yang berpakaian jas hitam. Kepada awak media, Ribka membenarkan bahwa kehadirannya di Istana berkaitan dengan pelantikannya dalam jabatan baru tersebut.
“Bukan, kepala badan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” ujar Ribka singkat sebelum memasuki area Istana Kepresidenan.
Meski sudah memastikan jabatan barunya, Ribka mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai peran dan struktur lembaga tersebut karena Surat Keputusan (SK) resmi belum diterimanya.
“Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nanti masalah apa namanya ya, nomenklaturnya, setelah bapak presiden membacakan baru bisa kita tahu,” jelasnya.
Ribka juga belum dapat memastikan apakah dirinya akan tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri setelah resmi dilantik dalam jabatan baru. “Enggak tahu nanti sebentar aja. Kami belum tahu ya. Baru dipanggil,” ujarnya.
Ribka menyebut pelantikan dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.30 WIB, namun ia belum mengetahui apakah akan ada pejabat lain yang turut dilantik bersamanya. “Nanti sebentar setelah kita dengar dulu pembacaan surat keputusannya seperti apa baru kami tahu,” tambahnya.
Sebelumnya, Ribka Haluk dikenal aktif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) Papua. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat adat.
Langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Eksekutif ini disebut sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan Papua secara terpadu. Pemerintah ingin memastikan agar setiap kebijakan di wilayah timur Indonesia tersebut tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem koordinasi nasional.
Ribka yang memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi daerah di Nusa Tenggara Timur dan Papua, dinilai tepat menempati posisi strategis ini. Keahliannya dalam mengelola isu otonomi daerah dan pembangunan berbasis masyarakat menjadi modal penting untuk memperkuat kehadiran negara di tanah Papua.
Pelantikan ini juga diharapkan menandai babak baru upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen Prabowo terhadap inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat Papua. []
Diyan Febriana Citra.