JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulai hari kerjanya dengan agenda penting di dunia keuangan nasional. Pada Kamis (09/10/2025) pagi, ia melakukan kunjungan perdananya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak resmi dilantik sebulan lalu. Kunjungan ini menjadi sorotan karena diharapkan menghadirkan terobosan baru bagi dinamika pasar modal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Acara yang berlangsung di Main Hall BEI tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari Presiden Direktur BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, hingga Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Anggoro Eko Cahyo. Selain itu, hadir pula para direktur utama perusahaan tercatat serta perwakilan industri pasar modal yang menjadi mitra strategis pemerintah.
Purbaya tiba di lokasi sekitar pukul 08.05 WIB. Dengan sikap santai namun tegas, ia menyapa awak media yang sudah menunggu.
“Diundang dialog dengan bursa,” ujarnya singkat sebelum memasuki gedung BEI. Dialog tersebut, menurut undangan resmi, bertujuan mempererat koordinasi antara pemerintah dan pelaku pasar sekaligus membahas peluang kebijakan baru untuk memperkuat daya saing bursa saham nasional.
Saat ditanya agenda pembahasan, Purbaya memberi gambaran bahwa pertemuan itu akan mencakup berbagai isu penting. “Paling mereka minta insentif, nanti kita lihat ya,” katanya.
Kunjungan ini sekaligus menandai satu bulan masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selama sebulan menjabat, Purbaya telah memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang berbeda dari pendahulunya, terutama dalam hal pengelolaan kas negara dan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu langkah penting yang ia ambil adalah menekan jumlah dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Ia memindahkan sekitar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara atau Himbara untuk mendorong perputaran uang di sektor riil. Langkah tersebut, menurutnya, penting agar uang negara tidak hanya berhenti di sistem keuangan, melainkan dapat segera menggerakkan aktivitas ekonomi.
Saat ini, dana pemerintah yang masih tersimpan di BI diperkirakan mencapai Rp275 triliun, meski sebagian sudah dialihkan sejak pertengahan September 2025 lalu. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan mengubah strategi pengelolaan kas negara dengan memperbanyak penerbitan surat utang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
Dengan strategi tersebut, pemerintah tak perlu lagi menahan dana besar di bank sentral. Dana dapat segera digunakan untuk belanja publik dan stimulus ekonomi. “Kita ingin likuiditas bergerak cepat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujarnya dalam kesempatan berbeda.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pelaku pasar modal akan menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Kunjungan Purbaya ke BEI pun diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal dan dinamika pasar keuangan nasional. []
Diyan Febriana Citra.