JAKARTA — Di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2025) malam.
Pertemuan yang berlangsung hingga larut malam itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat tersebut membahas kondisi sistem keuangan nasional, termasuk evaluasi atas kebijakan pemerintah terkait penempatan devisa hasil ekspor (DHE).
“Mengenai sistem keuangan atau sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Kebijakan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan nonmigas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE mereka di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Aturan ini dimaksudkan untuk memperkuat cadangan devisa negara dan memperkokoh ketahanan ekonomi.
“Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” kata Prasetyo.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah dijalankan oleh para eksportir, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan pemerintah.
“Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah akan menelaah sejumlah kendala yang membuat implementasi DHE belum berjalan optimal.
“Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” katanya.
Rapat malam di Kertanegara itu mencerminkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang intensif dan responsif terhadap isu-isu ekonomi strategis. Di tengah tekanan global, langkah cepat pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan keuangan menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama. []
Diyan Febriana Citra.