PARIS — Pengadilan di Paris dijadwalkan menetapkan tanggal resmi penahanan mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, pada Senin (13/10/2025) waktu setempat. Keputusan itu muncul setelah dirinya dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan bersekongkol menggunakan dana Libya untuk kampanye pilpres 2007. Hukuman tersebut sekaligus menandai babak baru dalam sejarah politik Prancis, di mana mantan kepala negara benar-benar harus menghadapi jeruji besi.
Sarkozy, yang kini berusia 70 tahun, dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyebut putusan tersebut sebagai “skandal”. Ia segera mengajukan banding, namun pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara tetap berlaku meski proses banding masih berjalan. Menurut laporan Associated Press, langkah itu diambil karena tingkat keseriusan pelanggaran yang dianggap telah “mengganggu ketertiban umum secara signifikan.”
Meski demikian, Sarkozy diberi waktu 18 hari untuk menyelesaikan urusan pribadinya sebelum menjalani proses administrasi penahanan oleh Kejaksaan Keuangan Nasional. Ia menjadi presiden modern pertama dalam sejarah Prancis yang benar-benar dijatuhi hukuman penjara.
Bagi sebagian pihak, vonis ini mencerminkan keberanian lembaga hukum Prancis menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun, bagi para pendukung Sarkozy, keputusan itu dianggap berlebihan. Mereka menilai, selama proses banding berlangsung, seseorang seharusnya masih dianggap tidak bersalah.
Pengadilan menyatakan Sarkozy, saat menjabat Menteri Dalam Negeri dan calon presiden, memanfaatkan posisinya untuk menyiapkan jalur pendanaan ilegal dari Libya yang kala itu dipimpin Muammar Gaddafi. Tiga hakim mengungkapkan bahwa dua orang kepercayaan Sarkozy, Claude Guéant dan Brice Hortefeux, pernah bertemu dengan Abdullah al-Senoussi, kepala intelijen sekaligus ipar Gaddafi yang dikenal sebagai dalang sejumlah serangan teror terhadap warga Eropa.
Meski demikian, majelis hakim juga menegaskan tidak ditemukan bukti langsung bahwa uang dari Libya benar-benar digunakan dalam kampanye Sarkozy atau untuk kepentingan pribadinya. Ia dibebaskan dari tiga dakwaan lain, termasuk korupsi pasif dan penyembunyian dana publik.
Sarkozy, yang memimpin Prancis dari 2007 hingga 2012, menyebut kasus ini sebagai bagian dari “konspirasi politik” yang digerakkan oleh pihak-pihak yang ingin membalas perannya dalam penggulingan Gaddafi pada 2011.
Untuk alasan keamanan, Sarkozy akan ditempatkan di ruang tahanan khusus bagi tokoh publik di Penjara La Santé, Paris. Penjara itu dikenal memiliki fasilitas terbatas namun terpisah dari tahanan umum. Ia juga dapat mengajukan pembebasan bersyarat dalam waktu dua bulan ke depan sebelum menghadapi sidang banding penuh yang dijadwalkan berlangsung musim semi tahun depan.
Bagi sebagian pengamat, kasus ini bukan hanya soal kesalahan pribadi, melainkan cerminan bagaimana Prancis berupaya menjaga kredibilitas sistem hukumnya di tengah tantangan politik dan krisis kepercayaan publik terhadap elite negara. []
Diyan Febriana Citra.