JAKARTA — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan jatuh pada 20 Oktober 2025, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai capaian pemerintahan perlu diapresiasi, namun juga disertai sejumlah catatan penting.
Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menyebut berbagai inisiatif pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat merupakan langkah positif yang perlu diteruskan. Ia menyoroti komitmen pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional dan menghadirkan program-program berbasis kerakyatan.
“Kita menghargai niat baik presiden dimulai dari rekonsiliasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu menjadi hulunya. Konsep Dantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan memberikan MBG,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Utut, merupakan salah satu kebijakan unggulan yang secara konsep sudah tepat, namun masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Bahwa di lapangan masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis. Yang pentingnya, hulunya sudah benar. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus, sehingga goal-nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat. Dari saya, dua catatan itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Kalau diperbaiki di unit dan prosesornya,” menandakan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi agar program sosial pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Selain menyoroti kebijakan domestik, Utut juga mengapresiasi arah politik luar negeri pemerintah yang dinilai proaktif, khususnya dalam upaya Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
“Kalau konsep kita masuk ke BRICS, hemat saya juga sangat oke juga, memperluas pangsa pasar produk Indonesia,” kata Ketua Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, turut memberikan pandangan senada mengenai program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut inisiatif tersebut merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Komisi DPR RI termasuk fraksi PDI Perjuangan juga mengambil suatu inisiasi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan evaluasi. Karena pada dasarnya dari hasil kajian-kajian rakyat memang memerlukan bagaimana di dalam meningkatkan intelektualitasnya, jaminan gizi yang cukup bagi anak-anak kita,” ujar Hasto di Yogyakarta, Rabu (01/10/2025).
Hasto menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG penting dilakukan agar manfaatnya lebih maksimal.
“Kalau dari sisi programnya sendiri ini merupakan hal yang baik bagi kepentingan rakyat,” ucapnya.
Dengan demikian, PDIP menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah yang berpihak pada rakyat, sembari tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. []
Diyan Febriana Citra.