JAKARTA — Pemerintah Malaysia tengah meninjau kebijakan baru yang berpotensi mengubah kebiasaan siswa di sekolah. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pelarangan penggunaan telepon genggam atau smartphone bagi pelajar berusia 16 tahun ke bawah di lingkungan sekolah.
Langkah ini muncul menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial dan gim daring terhadap perilaku siswa. Dalam rapat kabinet yang digelar Jumat (17/10/2025), Anwar menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedisiplinan dan keamanan di sekolah.
“Kami menemukan pengaruh sosial media dan game online kadang dapat memicu pada perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Karena itu, kami mempertimbangkan melarang penggunaan HP oleh siswa usia 16 tahun ke bawah,” ujar Anwar Ibrahim, dikutip dari New Straits Times, Sabtu (18/10/2025).
Anwar menegaskan bahwa wacana ini belum diputuskan, karena pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan dilakukan dengan perhitungan matang.
“Usulan ini masih dipelajari. Tapi, sudah banyak negara yang memberlakukan tindakan serupa,” tambahnya.
Meski demikian, Anwar tidak menutup kemungkinan bagi siswa untuk tetap menggunakan ponsel dalam kondisi tertentu.
“Penggunaan HP masih diizinkan, tapi hanya untuk keperluan khusus. Dan, sambungnya, harus dengan ketegasan (pengaturan),” ucapnya.
Selain membahas penggunaan ponsel, rapat kabinet juga menyoroti dua persoalan serius lain yang kini menjadi perhatian publik, yakni meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan tindak kriminal yang melibatkan siswa sekolah. Menurut Anwar, pemerintah akan memperkuat peran aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.
“Kami telah berdiskusi dan menyepakati, pengawasan keamanan di sekolah tak bisa hanya dibebankan kepada guru saja. Polisi dan Kementerian Dalam Negeri akan memainkan peran yang lebih aktif,” kata Anwar.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan karena tujuan utamanya bukan sekadar menegakkan disiplin, melainkan mengembalikan nilai moral dan karakter siswa.
“Ini bukan sekadar masalah tindakan disiplin. Kami ingin memulihkan nilai-nilai dan moral dalam sistem pendidikan kita. Tindakan cepat tidak bisa dilakukan buru-buru, harus dengan perhitungan menyeluruh,” tuturnya.
Anwar menutup dengan penekanan pentingnya keseimbangan antara kualitas akademik dan pembentukan karakter.
“Pendidikan harus unggul, tapi harus tetap menitikberatkan pada nilai-nilai madani,” ujarnya.
Jika diterapkan, kebijakan ini akan menempatkan Malaysia dalam jajaran negara yang tegas membatasi penggunaan gawai di sekolah, seperti Prancis, Belanda, dan Finlandia, yang telah lebih dulu mengambil langkah serupa demi membentuk lingkungan pendidikan yang sehat dan beretika. []
Diyan Febriana Citra.