JAKARTA – Upaya memperkuat konektivitas di wilayah perbatasan kembali menjadi fokus pemerintah pusat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proyek pembangunan jembatan penghubung antara Malinau dan Binuang, Kalimantan Utara (Kaltara), akan segera dimulai pada akhir tahun 2025. Proyek strategis tersebut dianggarkan sebesar Rp150 miliar dan diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik di wilayah paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Jembatan Kaltara yang saya janjikan ke Gubernur Kaltara itu akan dimulai tahun ini juga. Desember (2025) sudah mulai kira-kira sih,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Selama ini, warga di sejumlah daerah di Kaltara, terutama di kawasan perbatasan, masih banyak bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari Malaysia karena keterbatasan infrastruktur penghubung. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena dinilai dapat melemahkan daya saing ekonomi lokal.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti instruksi tersebut.
“Secepatnya (dibangun), tadi permintaan Pak Gubernur sekitar Rp150 miliar. Kita lagi siapkan desain dan segala macam. Saya akan nanyakan ke beliau soal tanah dan seterusnya. Secepatnya lah 2025 kita harus mulai,” ujarnya.
Pembangunan jembatan yang memiliki panjang sekitar 100 meter dan lebar enam meter itu ditargetkan selesai pada tahun 2026. Nantinya, jembatan Malinau–Binuang diharapkan menjadi jalur utama pengangkutan logistik dari Kabupaten Malinau menuju kawasan perbatasan tanpa harus melalui jalur distribusi lintas negara.
“Kita upayakan tahun depan selesai pembangunan jembatan, sehingga nanti akses mengangkut sembako dari Malinau itu sudah tidak perlu lagi kita berharap dari Malaysia,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Ia menegaskan, dengan terbangunnya jembatan ini, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan barang dari negeri tetangga dapat diakhiri.
Zainal juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian untuk mempercepat proses perencanaan.
“Kita negara besar, negara kaya malu kalau semua bergantung dari Malaysia, itu tidak akan terjadi Insyaallah setelah selesai jembatan,” ujarnya optimistis.
Purbaya menambahkan bahwa proyek ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi Gubernur Kaltara yang disampaikan dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) awal Oktober lalu.
“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia bilang tempatnya enggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia,” ungkap Purbaya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, jembatan Malinau–Binuang diharapkan bukan hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkokoh kedaulatan ekonomi di perbatasan Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.