JAKARTA — Pemerintah menaruh harapan besar terhadap kebijakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah tersebut menjadi stimulus penting untuk memperkuat likuiditas dan memacu pertumbuhan kredit perbankan agar dapat menembus dua digit pada akhir tahun.
Kebijakan ini dinilai strategis di tengah perlambatan penyaluran kredit pada awal semester kedua 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat 7,7 persen, hanya naik tipis dibanding Agustus yang tumbuh 7,56 persen.
Purbaya menilai peningkatan tersebut merupakan sinyal awal dari perbaikan kondisi perbankan setelah masuknya dana pemerintah ke sistem keuangan nasional.
“Mungkin September belum full impact dari uang itu (dana Rp200 triliun). Tapi kalau dari individual bank kan naiknya udah clear kan. Kalau dari 6 persen ke 7 persen itu naik 1 persen kan udah lumayan indikasinya membaik. Tapi pelan-pelan harusnya sih kalau impact-nya sudah full, kreditnya harusnya mendekati double digit nanti. Saya harap sih bisa double digit,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menurut Menkeu, penyaluran kredit yang masih tumbuh moderat tidak terlepas dari dinamika ekonomi belakangan ini, termasuk dampak aksi demonstrasi yang sempat menekan aktivitas usaha. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap optimistis pemulihan ekonomi akan terus berlanjut seiring stabilisasi kondisi sosial dan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha.
“Harapan saya dengan uang yang Rp200 triliun tadi pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga (tumbuh) makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu, kalau kurang kita akan tambah lagi uang dari sistem,” tutur Bendahara Negara itu.
Dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di lima bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Pemerintah berharap injeksi dana besar ini tidak hanya memperkuat kemampuan perbankan menyalurkan kredit produktif, tetapi juga mendorong roda ekonomi sektor riil, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat dapat segera dirasakan. []
Diyan Febriana Citra.