JAKARTA – Pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia melalui perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program ini melonjak drastis hingga 400.000 rumah pada 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah serta mengurangi kesenjangan akses terhadap hunian layak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, peningkatan target penerima manfaat ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH) di Tanah Air.
“Tahun depan, bapak presiden meningkatkan besar sekali. Jadi dari 45.000 (bedah rumah) tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” ujar Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Program BSPS merupakan salah satu program unggulan pemerintah di sektor perumahan rakyat. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
Maruarar menjelaskan, setiap penerima manfaat akan menerima dana bantuan sebesar Rp 20 juta untuk renovasi atau pembangunan rumah layak huni. Sementara untuk wilayah Papua dan daerah dengan kondisi geografis berat, bantuan ditingkatkan menjadi Rp 40 juta per rumah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menurunkan angka rumah tidak layak huni yang kini mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Selain berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga, program bedah rumah juga diyakini memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat, terutama semangat gotong royong.
“Saya meninjau ada beberapa rumah yang direnovasi di Karawang. Di situ terjadi gotong royong yang luar biasa. Mereka juga bergotong royong. Jadi bukannya dari negara, tetapi (masyarakat) juga bergotong royong. Bahkan rumah yang tadi malam saya lihat itu, kayaknya renovasi total. Artinya bisa dibilang hampir seperti membangun baru,” tutur Maruarar.
Ia menegaskan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program BSPS. Dukungan warga dalam bentuk tenaga dan partisipasi aktif membuat proses pembangunan berjalan lebih cepat dan efisien.
Program ini, lanjut Maruarar, bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah berharap, keberhasilan program bedah rumah dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan penataan lingkungan permukiman yang lebih manusiawi.
Dengan memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat, pemerintah optimistis target 400 ribu rumah layak huni dapat tercapai sesuai jadwal, sekaligus menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif. []
Diyan Febriana Citra.