JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kunjungannya ke berbagai kementerian dan lembaga (K/L) bukanlah bentuk intervensi terhadap kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pengelola fiskal negara. Ia menyebut langkah tersebut bertujuan memastikan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
“Kalau saya datang ke kementerian, bukan untuk mengganggu kebijakan mereka. Saya hanya memastikan penyerapan APBN berjalan baik dan manfaatnya dirasakan rakyat,” ujar Purbaya dalam pidato peringatan Hari Oeang ke-79, yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (31/10/2025).
Menurut Purbaya, pengawasan atas realisasi anggaran merupakan elemen penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal nasional. Ia menegaskan, setiap rupiah dalam APBN harus digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran agar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Uang yang kita alokasikan harus dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap rupiah harus bekerja untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya menegaskan.
Menteri Purbaya juga menepis anggapan bahwa evaluasi dan pemantauan anggaran oleh Kemenkeu merupakan bentuk campur tangan terhadap kebijakan instansi lain. Ia menilai pengawasan justru penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
“Kepercayaan adalah modal utama. Tanpa kepercayaan, sehebat apa pun kebijakan tidak akan berhasil,” tegasnya.
Ia menambahkan, keuangan negara merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Karena itu, setiap program pemerintah harus disertai pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Selain memperkuat pengawasan, Purbaya juga menyerukan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, penguatan kemampuan teknis dan manajerial di daerah menjadi kunci agar belanja negara lebih produktif dan berdampak nyata.
“Kalau ada daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, kita bantu. Kita ajarkan bagaimana membelanjakan anggaran secara optimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
“Kemenkeu tidak bisa jalan sendiri. Kita ini satu sistem, satu napas, dan satu tanggung jawab. Kalau kita solid, kita jadi benteng stabilitas ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Pesan tersebut mempertegas arah kebijakan fiskal yang menempatkan efisiensi dan integritas sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan negara sebuah langkah penting untuk menjaga kredibilitas APBN sebagai instrumen utama kesejahteraan rakyat. []
Diyan Febriana Citra.