JAKARTA – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), Cikarang, Jawa Barat, menarik perhatian serius DPR RI. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX Saan Mustopa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik tersebut pada Senin (03/11/2025).
Langkah ini dilakukan setelah mencuat kabar bahwa perusahaan ban asal Prancis itu akan melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Kedatangan pimpinan DPR ini diharapkan bisa menjadi langkah mediasi awal antara manajemen dan pihak buruh agar tidak terjadi gejolak sosial di kawasan industri tersebut.
Dari pantauan di lokasi, Dasco dan Saan tiba di pabrik sekitar pukul 12.30 WIB mengenakan kemeja putih dan jaket berwarna gelap. Mereka didampingi anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI. Turut hadir pula Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, yang telah menunggu di lokasi bersama perwakilan buruh.
Kedatangan rombongan DPR disambut oleh ratusan buruh yang menggelar aksi damai di depan gerbang pabrik. Massa membawa bendera dan spanduk berwarna biru muda bertuliskan tuntutan agar perusahaan tidak memutus hubungan kerja sepihak. Mereka juga menyanyikan lagu penyambutan ketika para pejabat DPR memasuki area pabrik.
Usai tiba, Dasco dan rombongan langsung memasuki ruang pertemuan untuk berdialog dengan pihak manajemen Michelin. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini membahas kondisi aktual perusahaan serta opsi-opsi penyelamatan tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global.
Sebelumnya, KSPSI menyampaikan bahwa kabar PHK tersebut muncul karena penurunan permintaan terhadap produk ban Michelin, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional. Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasi pekerja akan menempuh langkah strategis untuk melindungi hak-hak buruh yang terancam kehilangan pekerjaan.
Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen Michelin serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada guna mencari solusi terbaik.
Menurut Andi Gani, rencana PHK bahkan mencakup lima pengurus serikat pekerja. Karena itu, KSPSI meminta Desk Ketenagakerjaan Polri ikut turun tangan menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran pidana ketenagakerjaan.
“Kami sangat menyesalkan langkah perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT Multistrada dan PUK KEP KSPSI sudah jelas diatur kewajiban bermusyawarah dan menghindari PHK sebagai opsi utama,” katanya.
DPR berharap hasil sidak ini dapat membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antara buruh dan perusahaan, sehingga kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak pekerja dan tetap menjaga iklim industri yang kondusif di Cikarang. []
Diyan Febriana Citra.