JAKARTA — Pemerintah resmi memulai langkah besar dalam penyediaan hunian layak bagi pekerja. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dijadwalkan memimpin peletakan batu pertama pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu, Selasa (04/11/2025), sebagai tanda dimulainya program nasional pembangunan 10.000 unit hunian pekerja di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam keterangannya, Muhaimin menjelaskan bahwa proyek Griya Pekerja Pasar Minggu akan menjadi model awal dari program besar pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mengurangi beban biaya hidup harian.
“Pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu ini akan memanfaatkan aset BPJS Ketenagakerjaan demi produktivitas pekerja dan mengurangi beban pengeluaran transportasi mereka,” kata Muhaimin.
Program ini lahir dari kesadaran pemerintah terhadap beragam tantangan yang dihadapi kalangan pekerja di perkotaan, mulai dari biaya transportasi yang tinggi hingga sulitnya memiliki hunian pertama.
“Program 10.000 hunian pekerja akan menjadi solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja secara sekaligus,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bersumber dari Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk transportasi mencapai 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga setiap bulan. Angka ini melebihi batas ideal 10 persen yang ditetapkan Bank Dunia.
Muhaimin menilai, pembangunan hunian yang berlokasi dekat dengan area kerja dapat memangkas biaya tersebut secara signifikan. Dengan begitu, kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja akan meningkat.
Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi pekerja.
“Presiden Prabowo Subianto konsisten mendorong agar setiap pekerja memiliki kemudahan dalam mendapatkan hunian pertama,” tutur Muhaimin.
Hunian pekerja yang dikembangkan dalam program ini direncanakan menggunakan sistem sewa terjangkau namun tetap menyediakan fasilitas lengkap, seperti area publik, sarana transportasi terintegrasi, serta ruang hijau. Dengan demikian, pekerja tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga lingkungan yang mendukung produktivitas.
Selain di Jakarta, proyek serupa juga akan dikembangkan secara bertahap di sejumlah wilayah industri seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jababeka Cikarang. Pemerintah menargetkan keseluruhan proyek rampung pada tahun 2029.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mengatasi ketimpangan akses perumahan di kalangan pekerja, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan sosial ekonomi di berbagai daerah. []
Diyan Febriana Citra.