JAKARTA — Setelah sebulan menjalani masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi kembali bekerja melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (04/11/2025). Rapat ini menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas legislasi setelah para anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Masa reses diketahui berlangsung sejak 3 Oktober hingga 3 November 2025, di mana anggota DPR tidak melakukan rapat di Senayan. Mereka berkegiatan di dapil masing-masing guna menampung masukan warga terkait berbagai isu pembangunan, ekonomi, hingga layanan publik.
Rapat Paripurna yang dimulai sekitar pukul 10.21 WIB ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya rapat didampingi para Wakil Ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam sambutannya, Puan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menuntaskan masa reses dan kini kembali menjalankan tugas konstitusional. Ia menyebut, Paripurna kali ini menjadi momentum untuk mempercepat agenda legislasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 305 orang anggota, hadir 279 anggota, dan 26 orang anggota izin,” ujar Puan saat membuka rapat.
Jumlah kehadiran itu, kata dia, menunjukkan komitmen anggota dewan dalam memulai masa sidang dengan kesiapan penuh. Puan menegaskan, DPR perlu menjaga ritme kerja yang produktif mengingat sejumlah agenda penting telah menanti, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang prioritas serta pengawasan atas pelaksanaan APBN 2026 yang akan segera disusun pemerintah.
Selain membuka masa sidang baru, agenda Paripurna juga mencakup pelantikan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk DPR dan MPR periode 2024–2029. Pelantikan ini menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan guna mengisi kekosongan kursi akibat rotasi, pengunduran diri, atau alasan lainnya.
Puan juga diharapkan menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan yang berisi arah kebijakan dan prioritas DPR dalam empat bulan ke depan. Sejumlah isu strategis seperti penguatan ekonomi daerah, stabilitas politik, dan kesiapan menghadapi tahun fiskal baru disebut menjadi fokus perhatian parlemen.
Dengan demikian, rapat paripurna ini menandai babak baru aktivitas DPR pasca reses sebuah fase yang diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat dari daerah menuju meja kebijakan nasional. []
Diyan Febriana Citra.