JAKARTA – Pemerintah berupaya memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dengan melakukan pembenahan pada sistem rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seleksi calon petugas haji tahun 2026 akan digelar secara terbuka, transparan, dan berbasis sistem informasi terintegrasi.
Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan sapaan akrabnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu (05/11/2025). Ia menyebut, proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga pusat, untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme.
“Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH kloter tingkat daerah akan dilaksanakan pada bulan November 2025, diikuti dengan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat pada Desember 2025,” ujar Gus Irfan, dikutip Kamis (06/11/2025).
Ia menekankan bahwa proses rekrutmen tidak boleh menjadi ajang formalitas, melainkan langkah nyata untuk menjaring petugas yang berintegritas dan berkompeten.
“Proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal itu ditujukan untuk menjamin terpilihnya petugas yang profesional, berintegritas serta memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan pelayanan jamaah,” tegasnya.
Menurutnya, sistem seleksi akan melibatkan mekanisme berbasis teknologi yang mencakup tahap administrasi, tes kompetensi, hingga wawancara.
“Proses seleksi dilaksanakan melalui mekanisme berbasis sistem informasi terintegrasi, meliputi tahapan administrasi, tes kompetensi dan wawancara,” tuturnya.
Gus Irfan memastikan, pengawasan ketat akan diterapkan pada seluruh tahapan agar tidak ada celah penyimpangan dalam rekrutmen. “Seleksi tahapan akan diawasi secara ketat dan dilaksanakan dengan objektivitas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses rekrutmen,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, ia mengajak berbagai kalangan untuk berpartisipasi, termasuk ASN, tenaga kesehatan profesional, dan masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi dalam melayani jemaah haji.
“Saya mengajak semua pihak yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengabdian kepada jemaah haji Indonesia untuk mendaftar sebagai PPIH,” kata Gus Irfan.
Bagi peserta yang lolos seleksi, Kementerian Haji dan Umrah akan menggelar pelatihan intensif pada Januari hingga Februari 2026. “Selanjutnya, bagi petugas yang dinyatakan lolos seleksi akan diikutsertakan dalam pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan dan direncanakan berlangsung pada bulan Januari hingga Februari 2026,” ungkapnya.
Program pelatihan itu akan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, pemahaman tugas layanan, serta penguatan kemampuan berbahasa Arab.
“Dengan pembinaan yang komprehensif ini, diharapkan petugas haji mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah,” tutur Gus Irfan.
Langkah reformasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan ibadah haji semakin berkualitas, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam nilai-nilai pelayanan yang humanis dan berorientasi pada jamaah. []
Diyan Febriana Citra.