JAKARTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) kembali turun ke jalan menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Aksi yang berlangsung pada Kamis (06/11/2025) ini dimulai dengan long march dari kawasan Taman Ria, Jalan Gerbang Pemuda, menuju depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Sekitar pukul 12.00 WIB, massa buruh tiba di depan kompleks parlemen dengan atribut khas berwarna merah dan ikat kepala kuning. Hujan gerimis yang sempat turun tidak menyurutkan semangat para demonstran untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di antara lautan massa, sejumlah spanduk besar terbentang dengan berbagai tuntutan, salah satunya berbunyi “Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Pro-Buruh”.
Tak hanya membawa spanduk, peserta aksi juga mengibarkan bendera besar Palestina berukuran sekitar tiga meter, sebagai simbol solidaritas terhadap perjuangan rakyat tertindas di berbagai belahan dunia.
Tiga mobil komando disiagakan di sekitar lokasi sebagai panggung orasi. Dari atas salah satu mobil, pengurus pusat KASBI, Nugraha, menyerukan agar massa tetap menjaga ketertiban sambil merapikan barisan. Ia juga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin mempersulit posisi buruh di tengah ketidakpastian ekonomi.
“UU Omnibus Law dan Cipta Kerja telah melegalkan praktik-praktik PHK secara sepihak,” tegas Nugraha di hadapan para pengunjuk rasa. Ia menilai, kebijakan tersebut lebih berpihak kepada kepentingan pemodal ketimbang melindungi hak-hak pekerja.
Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Meski arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto masih dapat dilalui kendaraan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sebagian jalur menjadi satu arah melalui lajur busway. Akibatnya, kepadatan kendaraan tidak terhindarkan di sekitar Gedung DPR/MPR.
Pihak KASBI menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang buruh untuk memperjuangkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil. Selain menolak sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mereka juga menuntut peningkatan upah minimum regional yang layak, jaminan sosial yang lebih kuat, serta perlindungan terhadap pekerja kontrak dan outsourcing.
Aksi yang berlangsung damai ini juga menjadi wadah bagi buruh untuk menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya respon pemerintah dan legislatif terhadap aspirasi pekerja. Mereka berharap DPR RI dapat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui penyusunan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan buruh.
Meski cuaca sempat tidak bersahabat, para peserta tetap bertahan hingga orasi terakhir selesai disampaikan. Mereka berjanji akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia agar sesuai dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. []
Diyan Febriana Citra.